oleh

Beredar Foto Acara Pernikahan, Aktivis Minta Klarifikasi Bupati MURA

Oleh : | Editor : Noviani Dwi Putri
Dibaca :330 kali | Durasi baca : 2 Menit

SWARAID-MUSI RAWAS, (12/08/2021): Beredar di sosial media akun Facebook Info Musi Rawas yang membagikan sebuah foto acara pernikahan yang juga menunjukkan adanya papan bunga kiriman dari Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud dan Wabup Hj. Suwarti.

Yang menyita perhatian adalah, acara pernikahan tersebut diduga digelar pada masa PPKM. Isi caption pada unggahan tersebut yakni,

“Laporan masyarakat setempat!!! Selama masa PPKM harusnya peraturan atau Surat Edaran Bupati berlaku untuk siapa saja dan dimana saja di wilayah Kabupaten Musi Rawas. Foto dan video kiriman masyarakat ini di Sigatsu, TPK.” Tulis akun tersebut.

Hal tersebut jelas memancing reaksi, 148 komentar membanjiri postingan tersebut dan telah dibagikan ulang sebanyak 130 kali.

Aktivis Milenial Sumsel sekaligus Bendaraha Pusat BEM Nusantara Aqil Maulidan menilai, apabila unggahan tersebut merupakan hajatan yang digelar pada masa PPKM, artinya Bupati Musi Rawas tidak konsisten dalam menanggulangi penyebaran covid-19 di daerahnya.

Bahkan Aqil mengharap seluruh instansi terkait dalam pelaksanaan PPKM level empat di Kabupaten Musi Rawas harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Baca Juga :  Kurva Kasus Positif Covid-19 Melandai, Kabupaten OKI Menuju New Normal

Sebagaimana diketahui, Pemerintah kabupaten Musi Rawas sebelumnya sudah mengeluarkan kebijakan PPKM yang telah diinstruksikan Presiden untuk menekan mobilitas masyarakat sehingga melandaikan penyebaran kasus Covid-19. Terlebih, Kabupaten Musi Rawas masuk kedalam daftar daerah dengan kasus peningkatan terpapar Covid-19 (zona merah).

“Bupati Sudah menutup jalan untuk menekan mobilitas masyarakat, namun disisi lain memperbolehkan kegiatan persedekahan yang jelas membuka ruang untuk orang berkerumunan dan bahkan seperti kesan mendukung dengan memberikan papan bunga ucapan selamat.” Ketusnya.

Aqil kemudian menambahkan, bahwa sebagai Kepala Daerah seharusnya dalam melaksanakan PPKM harus sigap, tegas dan tidak kontradiktif dengan kerja di lapangan.

“Dengan demikian bupati yang tidak konsisten dalam melaksanakan kebijakan dan beberapa instansi terkait dalam penerapan PPKM level empat ini telah gagal dan bertanggung jawab atas kejadian tersebut.”

Lebih lanjut Aqil menyampaikan bahwa pihaknya meminta klarifikasi dari Bupati Musi Rawas atas info yang telah menyebar luas di sosmed.

“Kami dari BEM Nusantara ingin meminta klarifikasi dari Bupati Musi Rawas dan kami ingin melihat ketegasan serta realisasi dari kebijakan PPKM. Jika tidak ada tanggapan lebih lanjut,¬† maka jangan salahkan kami Aktivis BEM, OKP dan elemen mahasiswa akan memberikan gelombang besar tentang inkonsistensi kebijakan Bupati ini.
karena masyarakat sudah banyak yang menjerit tentang kebijakan tersebut.” Tegasnya.

Baca Juga :  Putri Gubernur Sumsel, Percha Leanpuri Meninggal Dunia Petang Ini

 

 

 

 

 

 

UMKM Kito - Solusi UMKM Go-Online

Komentar

Berita Lainya