12 Juli 2022 - 09:02 WIB | Dibaca : 1,254 kali

Aplikasi Pemerintah Capai 24 Ribu Lebih, Sri Mulyani: Tidak Efisien dan Boros!

Laporan : Riski
Editor : Noviani Dwi Putri

Selain masalah banyaknya aplikasi, Sri Mulyani  mengeluhkan pula masih banyaknya terjadi peretasan pada situs pemerintah

SWARAID, NUSA DUA: Tercatat ada puluhan ribu aplikasi yang digunakan kementerian dan lembaga (K/L). Suara kritikan terdengar dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menilai hal ini justru menjadi tidak efisien bahkan merupakan tindak pemborosan.

Diungkapkannya dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022-Advancing Digital Economy and Finance di Nusa Dua, Bali, Senin (11/07/22).

“Bayangkan, kita punya lebih dari 24 ribu aplikasi. Setiap Kementerian dan Lembaga (K/L) itu punya database sendiri-sendiri,” kata Sri Mulyani.

Lantas ia pun mendorong dilakukannya integrasi antar aplikasi agar pelaksanaan tugas pemerintah lebih terkoordinasi dan lebih efisien. Selain itu, transformasi tersebut juga diharapkan dapat menghemat belanja operasional pemerintah.

Selain masalah banyaknya aplikasi, Sri Mulyani  mengeluhkan pula masih banyaknya terjadi peretasan pada situs pemerintah.

Kemudian ia menekankan perlunya peningkatan keamanan siber bersamaan dengan dilakukannya transformasi integrasi aplikasi pemerintah.

Sri Mulyani pun menyatakan siap mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan transformasi pada ribuan aplikasi pemerintah ini, terutama dari sisi fiskal.

Baca Juga :  Komitmen Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui APBN

Menurut dia, dukungan Kementerian Keuangan terhadap upaya transformasi digital selama ini telah ditunjukkan melalui alokasi anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Berbeda dengan anggaran kementerian lain yang dipangkas pada tahun pertama pandemi, Kominfo justru mendapatkan alokasi tambahan anggaran.

“Kominfo dan Kemenkes tidak dipotong, bahkan ditambah. Sejak 2020 sampai 2022 naik, dari Rp 20 triliun, kemudian Rp 26 triliun pada 2021 dan Rp 27 triliun pada tahun 2022,” kata Sri Mulyani

Dukungan anggaran kepada Kominfo tersebut untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur digital, khususnya di daerah Indonesia bagian timur.

Ia menyebut, saat ini masih ada puluhan ribu desa dan kelurahan, ratusan ribu sekolah dan ribuan puskesmas yang belum terhubung internet.

“Kami akan menggunakan keuangan negara itu memang untuk mentransformasi ekonomi, pemerintah, dan masyarakat menjadi digital,” kata Sri Mulyani.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam acara yang sama dengan Sri Mulyani juga menyebut ada sekitar 24.400 aplikasi yang tersebar di satuan kerja pemerintahan saat ini. Ribuan aplikasi tersebut bekerja sendiri-sendiri.

Baca Juga :  Terancam Kena Blokir Kominfo; Google, Facebook, hingga Gim Mobile Legend

“Bahkan di setiap K/L atau pemda, masing-masing mempunyai aplikasi yang berbeda-beda disetiap sub unitnya. Ini sangat tidak efisien sehingga kita harus menata ulang menghasilkan satu super aplikasi, atau paling tidak cukup delapan aplikasi saja,” kata dia.

Johnny menyebut, pihaknya kini secara bertahap menonaktifkan aplikasi-aplikasi tersebut. Ia menyebut, langkah ini dapat menghemat puluhan triliun anggaran negara tetapi membutuhkan dukungan fiskal.

Komentar