oleh

76 Tahun Merdeka, Indonesia Masih Getol Impor Pangan

Oleh : | Editor : Noviani Dwi Putri
Dibaca :171 kali | Durasi baca : 2 Menit

SWARAID-JAKARTA, (14/08/2021): Pada 17 Agustus 2021 nanti, bangsa dan negara Indonesia akan merayakan hari jadi ke-76. Lebih dari tujuh dekade lalu, Ir Soekarno membacakan teks proklamasi yang menandai kemerdekaan dari belenggu penjajahan.

Perjalanan Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat tidak mudah. Peralihan kekuasaan kadang terjadi dengan pertumpahan darah. Namun Indonesia tetap bertahan dan mempertahankan status sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Salah satu wujud kemerdekaan adalah kemandirian. Bung Karno mengistilahkannya dengan berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Negara yang merdeka dan berdaulat mestinya mampu memberikan segala yang menjadi kebutuhan rakyat.

Indonesia memang relatif mampu menjaga ketahanan pangan. Ketersediaan pangan di pasar memadai, sehingga tidak menimbulkan lonjakan harga.

Ini terlihat dari laju inflasi pangan yang rendah. Pada 2020, inflasi untuk komoditas pangan dan minuman non-alkohol adalah 3,41%, terendah sejak 2017.

Selama lima tahun terakhir, rata-rata inflasi pangan adalah 4,15% per tahun. Jauh melambat dibandingkan rerata lima tahun sebelumnya yaitu 8,07% per tahun.

Baca Juga :  Malam 1 Suro; Sejarah, Tradisi, dan Mitos

Ketahanan pangan adalah kondisi di mana kebutuhan pangan rakyat terpenuhi, entah dari mana asalnya. Berbeda dengan kedaulatan pangan, di mana pemenuhan kebutuhan datang dari negeri sendiri, berdikari.

Indonesia mungkin sudah mampu mewujudkan ketahanan pangan. Namun untuk kedaulatan pangan, sepertinya masih banyak pekerjaan rumah yang kudu dituntaskan.

Ya, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, Indonesia masih melakukan impor. Nilainya pun cukup besar, yaitu US$ 15,44 miliar tahun lalu. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata impor pangan dan hewa hidup adalah US$ 15,09 miliar per tahun.

Salah satu yang banyak diimpor Indonesia adalah limbah atau sisa industri pangan. Biasanya komoditas ini digunakan untuk bahan baku pakan ternak.

Tahun lalu, nilai impor residu dan limbah industri pangan (HS23) adalah US$ 2,91 miliar atau hampir seperlima dari total impor pangan dan hewan hidup. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata impornya adalah US$ 2,75 miliar per tahun.

Indonesia juga mengekspor produk pangan dan hewan hidup. Namun nilainya tidak sebesar impor, sehingga neraca perdagangan untuk komoditas ini berstatus defisit.

Baca Juga :  Chairil Anwar "Sang Binatang Jalang"

Pada 2020, nilai ekspor pangan dan hewan hidup Indonesia ada di US$ 14,56 miliar. Dengan begitu, neraca perdagangan pangan dan hewan hidup mencatatkan defisit sekitar US$ 880 juta.

Dalam lima tahun terakhir, rata-rata ekspor pangan dan hewan hidup adalah US$ 13,06 miliar. Dengan rerata impor US$ 15,09 milar per tahun dalam lima tahun terakhir, artinya terjadi defisit US$ 2,03 miilar setiap tahunnya.

Kedaulatan pangan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Para pemangku kebijakan harus selalu mengingat pesan Bung Karno soal pangan.

“Soal persediaan makanan rakyat ini, bagi kita adalah soal hidup atau mati. Camkan, sekali lagi camkan. Kalau tidak, kita akan mengalami celaka,” tegas Bung Karno kala peletakan batu pertama kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 1952.

Oleh karena itu, kedaulatan pangan harus disamakan dengan status Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harga mati, jangan ditawar lagi. Dengan kondisi sekarang, dibutuhkan kerja keras untuk mewujudkan harga mati tersebut. (cnbcindonesia.com)

UMKM Kito - Solusi UMKM Go-Online

Komentar

Berita Lainya