21 Juli 2022 - 16:12 WIB | Dibaca : 488 kali

Terbitkan SPHT Palsu, Kades di Banyuasin Digiring ke Lapas Rutan Pakjo

Laporan :
Editor : Noviani Dwi Putri

Tersangka telah menerbitkan SPHT untuk kisaran 10 hektare lahan yang kemudian dijual untuk kebutuhan jalan tol

SWARAID, PALEMBANG: Pengadaan lahan untuk pembangunan jalan tol Palembang-Betung menjadi ajang aji mumpung bagi sebagian pihak.

Hal itulah yang menyebabkan Mantan Kepala Desa Suka Mulia, Abdul Kadir Efendi akhirnya digiring ke Lapas Rutan Pakjo Palembang untuk menjalani masa penahanan, Selasa (19/7/22).

Tersangka diduga terlibat pelaksanaan jual beli tanah/rawa milik Desa Suka Mulia oleh Pemerintah Desa Suka Mulia, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan mengeluarkan surat pelepasan hak atas tanah (SPHT) palsu untuk pengadaan lahan pembangunan jalan tol Palembang-Betung.

Dijelaskan Kepala Kejari Banyuasin, Budi Herman, bahwa tersangka telah menerbitkan SPHT untuk kisaran 10 hektare lahan yang kemudian dijual untuk kebutuhan jalan tol.

“Sekitar 10 hektare yang dibuatkan dalam 17 SHPT oleh bersangkutan, kemudian dijual kepada PT Sriwijaya Makmur Persada (bagian pembebasan lahan tol),” katanya didampingi Lukber Kasi Pidsus Kejari Banyuasin dan Kasi Intel Willy.

Atas keluarnya SHPT palsu hingga dijual lahan itu negara dirugikan sekitar Rp1,2 miliar.

Baca Juga :  Guru Ngaji Cabuli Santrinya yang masih Dibawah Umur

“Tapi dititipkan kepada kita Rp300 juta dan akan dijadikan alat bukti,” terangnya.

Padahal, tambah Budi lahan itu merupakan lahan milik negara, tapi dikeluarkan SHPT oleh tersangka yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa setempat.

Dalam kasus ini tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain, karena pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Bisa jadi ada tersangka lain,” ungkapnya.

Seperti diketahui, tersangka sudah tiga kali mangkir dalam pemeriksaan, dan baru pada panggilan keempat ini datang ke Kejari Banyuasin.

“Langsung kami melakukan penahanan agar penyelidikan berjalan lancar dan tidak menghilangkan barang bukti,” imbuhnya.

Uang dari lahan itu sendiri informasinya dipakai tersangka untuk kepentingan pribadi. “Tapi akan kita gali lagi,” tegasnya.

Terkait kejadian ini, Budi Herman menegaskan tidak menutup kemungkinan terjadi di wilayah atau desa di Banyuasin. Apalagi di Banyuasin ini cukup banyak lahan untuk pembangunan jalan tol.

“Proses penyelidikan kasus ini sendiri hanya berlangsung selama dua bulan,” ucapnya.

Mengenai keterlibatan Camat, Budi Herman mengungkapkan kalau camat hanya sebatas permohonan atau pembukuan SPHT.

Baca Juga :  Antisipasi Pasca Bentrok Polri dan FPI, Mapolrestabes Tingkatkan Penjagaan

Tersangka Abdul Kadir sendiri ketika dimintai tanggapannya hanya diam.

Ahmad Dirgantara Kuasa hukum Abdul Kadir mengatakan kalau kliennya tidak dapat diambil kesimpulan langsung bersalah.

“Kan, ada azas praduga tidak bersalah dan juga ada proses lebih lanjut di pengadilan,” tukasnya.

Komentar