Swara.id | Jakarta – Para ketua DPC dan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di seluruh Sumatera Selatan (Sumsel) telah meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP untuk segera mengambil keputusan dan memberhentikan jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sumsel, yaitu Agus Sutikno.
Hal ini disampaikan langsung oleh para ketua DPC PPP se-Sumsel bersama Ketua Majelis Syariah PPP Sumsel, Kiai Haji Asjmawi Abdul Malik Alhafiz, di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 22 April 2024.
Kiai Haji Asjmawi menyatakan bahwa DPW PPP Sumsel harus segera diganti. Semua alasan telah disertakan secara lengkap dan telah disampaikan lebih dari setahun yang lalu. Menurutnya, partai berlambang Kabah di Sumsel di bawah kepemimpinan Agus Sutikno mengalami banyak kemunduran, termasuk perolehan suara yang menurun.
“Alasannya antara lain karena banyak maksiat, akhirnya sekarang berdampak di Sumsel terjadi chaos hingga presentasinya menurun. Sikap ketua DPW mempengaruhi hasil kemarin,” jelas Kiai Haji Asjmawi.
Ketua DPC PPP Muara Enim Sumsel, Nino Andrian, mengaku datang ke Kantor DPP PPP dengan dasar perjuangan. Dia berharap bahwa dengan pergantian ketua DPW, PPP di Sumsel dapat semakin besar dan lebih solid.
“Alhamdulillah kami diterima langsung oleh Pak Ketum, karena sejak lama kami menunggu janji ini. Karena dulu mendekati Pileg tidak bisa ada pergantian, maka ini masih dalam tahap perjuangan membesarkan PPP di wilayah kami masing-masing,” tutur Nino.
Nino berharap DPP PPP beserta Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono dapat segera mengambil tindakan. Sebab, ke depan PPP akan menghadapi Pilkada dengan strategi dan solidaritas yang baik.
“Harapan kami kepada DPP dan Pak Ketum agar segera mengambil tindakan atas aspirasi yang kami sampaikan. Karena akan banyak agenda nanti, salah satunya Pilkada. Jangan sampai Pilkada ini salah langkah lagi,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Mardiono mengaku akan menyerap aspirasi dari para kader di Sumsel dan akan segera menindaklanjuti persoalan di DPW PPP Sumsel.
“Kita akan coba menindaklanjuti karena sempat tertunda evaluasinya kemarin saat Pileg. Insyaallah dalam waktu dekat akan dilakukan rapat terbatas membahas khusus persoalan Sumsel supaya tidak mengganggu kepengurusan dalam rangka menghadapi Pilkada,” kata Mardiono.
Mardiono pun menegaskan akan memutuskan persoalan DPW PPP Sumsel atas kesepakatan bersama dan berasaskan kolektif kolegial.
“PPP tidak bisa memutuskan sepihak atau oleh seorang ketua umum, namun harus berdasarkan kolektif kolegial. Saya menghargai sepenuhnya kegigihan kader di Sumsel serta kecintaan yang besar kepada PPP untuk bisa bangkit kembali. Semoga dengan evaluasi ini akan memberikan harapan baru bagi perjuangan PPP di Sumsel,” tutupnya.
Terdapat 13 DPC PPP se-Sumsel yang telah menuntut kepada DPP PPP untuk memberhentikan jabatan Ketua DPW PPP Sumsel. Hal ini diharapkan akan berdampak baik bagi organisasi dan kebesaran partai berlambang Kabah.
Persoalan DPW PPP Sumsel juga diketahui telah berlarut sejak beberapa tahun lalu yang dapat mengganggu jalannya organisasi. Dalam pertemuan ini, turut hadir juga Wakil Ketua Umum PPP Ermalena dan Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi.
Komentar