Semoga sosialisasi ini merupakan momentum kita bersama dalam menggerakkan dan menjaga amanah yang telah diberikan masyarakat
SWARAID, BANYUASIN: BPK sebagai lembaga pemeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, menggelar kegiatan sosialisasi bersama seluruh Kepala Desa Se-Kabupaten Banyuasin, dengan tema “Optimalisasi Peran, Fungsi dan Tugas BPK dan DPR dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara”.
Bertempat di Gedung Graha Sedulang Setudung Kompleks Perkantoran Pemkab Banyuasin, acara dihadiri anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi H.Amro, M.Si, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK, Dr. Dori Santosa S.E., M.M., CFrA, CSFA, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel, Andri Yogama, SE., MM, Ak., CSFA, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumsel Lydya Kurniawati Christyana, MM.
Turut pula menghadiri kegiatan tersebut Bupati Banyuasin H. Askolani, SH., MH, Wakil Bupati Banyuasin H. Slamet Somosentono, SH, Sekda Banyuasin Dr HM. Senen Har, Wakil Ketua DPRD Banyuasin Sukardi, Anggota Fraksi Partai Nasdem Banyuasin Kapten Daspini, Samsul, Asisten Staff Ahli dan Staff khusus, Para Kepala OPD Camat Se-kabupaten Banyuasin dan Kepala Desa Se-kabupaten Banyuasin.
Bupati Banyuasin H.Askolani dalam sambutannya mengatakan kegiatan sosialisasi ini dapat menjadi cara untuk membangun pengetahuan dan persepsi bersama yang tepat tentang peran dan fungsi BPK dalam rangka memperkuat sistem pengelolaan keuangan negara.
Ia pun menyambut baik dan mengapresiasi kerjasama BPK dan DPR khususnya komisi XI atas terselenggaranya sosialisasi ini.
“Pemerintah Kabupaten Banyuasin sangat mengapresiasi langkah-langkah yang ditempuh oleh BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) yang bekerja sama dengan DPR RI, dengan menginisiasi penyelenggaraan sosialisasi tugas dan fungsi BPK dan DPR dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini,” kata Askolani, Kamis (20/10/22).
Sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.
Askolani menuturkan, BPK merupakan mitra lembaga perwakilan dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa BPK merupakan bagian dari cita-cita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.
“Kita berharap untuk terus memiliki komitmen yang tinggi dan bekerja lebih keras lagi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Dimana kita meyakini bahwa suksesi dari penyelenggaraan pemerintah adalah berasal dari transparansi anggaran,” ujar Bupati Banyuasin.
“Semoga sosialisasi ini merupakan momentum kita bersama dalam menggerakkan dan menjaga amanah yang telah diberikan masyarakat kepada kita sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, yaitu mendorong secara aktif terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan baik negara maupun di daerah,” sambungnya.
Sementara itu, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK, Dr. Dori Santosa S.E., M.M., CFrA, CSFA menjelaskan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23E BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.
Hal tersebut merupakan landasan konstitusional bagi BPK sebagai lembaga pemeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Pada kegiatan BPK memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang telah menjadi salah satu daerah yang baik dalam hal akuntabilitas keuangannya.
“Hal ini dapat dilihat dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Kabupaten Banyuasin sebanyak 11 kali secara berturut – turut,” ujar Dori.
“Kami berharap jajaran pimpinan Kabupaten Banyuasin terus meningkatkan komitmen dan bekerja keras dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Hal senada dikatakan pula oleh Anggota Komisi XI DPR, Fauzi H.Amro, M.Si, bahwa salah satu kunci suksesnya pemerintahan ada pada transparansi anggaran.
“Kalau transparansi keuangan berjalan dengan baik, maka pemerintah tersebut bisa dikatakan sukses, karena anggaran APBD pasti tepat sasaran, inilah salah satu tugas DPR, sebagai pengawasan,” ujarnya, singkat.
Komentar