SWARAID, BANYUASIN: Pembangunan merupakan salah satu prioritas pasti program kerja seluruh kepala daerah, tak terkecuali Kabupaten Banyuasin.
Berbagai pembangunan dilakukan percepatan guna mewujudkan kemajuan pada seluruh sektor, baik ekonomi, kesehatan, pendidikan dan budaya. Namun pemerintah pusat maupun daerah seharusnya lebih memperhatikan kembali setiap aspek, agar pembangunan yang direncanakan menjadi bermanfaat dan tepat sasaran.
Seperti halnya pembangunan yang sedang dilakukan oleh salah satu Sekolah Dasar di wilayah kecamatan Talang Kelapa, Kab. Banyuasin SDN 5 Talang Kelapa Desa Pangkalan Benteng, tidak tanggung-tanggung 4 proyek pembangunan menggunakan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) dikerjakan secara bersamaan dalam periode tahun yang sama (2023).
Namun sayang temuan di lokasi pembangunan memperlihatkan tidak adanya aktivitas pekerja, dari penuturan pihak sekolah mengatakan bahwa kegiatan pembanguan tengah terhenti sejak satu minggu yang lalu.
“Ini sangat luar biasa, kita temukan salah satu sekolah di wilayah Kab. Banyuasin sedang melaksanakan pembangunan besar-besaran. 4 anggaran berbeda diberikan dalam waktu yang bersamaan, dan kita sudah lihat biaya yang dikucurkan sangat fantastis jumlahnya,” kata Lukmansyah, Ketua Lembaga TEGAR Sumsel, usai kunjungannya di lokasi proyek, Selasa (22/8/23).
Dikatakan Lukman, sesuatu yang kurang wajar bila terdapat 4 jenis bantuan berbeda yang diberikan pada satu objek pembangunan dalam periode tahun yang sama, Lukman menilai seharusnya bantuan semacam itu biasanya diberikan oleh pemerintah secara bertahap.
Aktivis Reformasi 90an ini juga menyoroti beberapa proyek bangunan yang menelan anggaran hingga ratusan juta namun terkesan tidak sesuai dengan fisik bangunan yang ada.
“Kalau ditotal semua bangunan ini hampir menyentuh angka 800 jutaan. Ada salah satu bangunan yang menurut saya sangat mencolok sekali, coba kita pikir masa iya, anggaran untuk buat toilet saja harus menelan biaya 170 jutaan, sedangkan di sekolah ini setelah kami tanyakan pada pihak sekolah terdapat 3 toilet yang tersedia, semestinya itu kan bisa direnovasi saja,” jelas dia.
“Untuk ukuran 1 toilet dengan biaya segitu, semestinya sudah bisa beli 1 rumah KPR. Ini kan jadi menimbulkan pertanyaan, bagaimana peran pemerintah dalam menyusun anggaran dan perencanaan awalnya?,” tambahnya.
Lain dari itu, Lukman pula menerangkan kondisi ini berbanding terbalik dengan salah satu SMPN 6 Talang Kelapa yang berada tidak jauh dari SDN 5 Talang Kelapa.
Selama 2 tahun terakhir, siswa-siswi SMPN tersebut harus rela melakukan aktivitas belajar dengan menumpang di ruang kelas sekolah lain, karena SMNP 6 Talang Kelapa tidak memiliki ruang belajar yang memadai.
“Miris, masih ada fenomena yang seperti ini pada dunia pendidikan Kab. Banyuasin. Selama 2 tahun, murid-murid SMPN 6 Talang Kelapa harus numpang di sekolah lain sedangkan pembangunan yang berlebih-lebihan dilakukan di SDN 5 Talang Kelapa,” ungkapnya.
Sementara, salah satu orang tua murid SMPN 6 Talang Kelapa membenarkan bahwa anaknya yang bersekolah di SMP tersebut harus menjalani aktivitas belajar dengan menumpang di sekolah lain. Namun dirinya telah meminta kepada pihak sekolah agar segera memberikan solusi atas permasalahan tersebut.
“Memang sudah sejak lama pihak sekolah menumpang di sekolahan lain. Itu dikarenakan lokal SMPN 6 Talang Kelapa tidak cukup untuk menampung siswa,” ucap Yadi.
Komentar