13 September 2022 - 01:02 WIB | Dibaca : 2,774 kali

Roadsow Bus KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi Tiba di Prabumulih

Laporan : Ferry
Editor : Noviani Dwi Putri

Dipilihnya kota Prabumulih sebagai salah satu lokasi Roadshow Jelajah Negeri, lantaran nilai MCP (Monitoring center for prevention) Kota Prabumulih tertinggi di Sumatera Selatan

SWARAID, PRABUMULIH: Perjalanan Roadshow Bus KPK “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” kini tiba di kota Prabumulih.

Puluhan stand milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih turut meriahkan agenda ini.

Disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Prabumulih, Drs Mulyadi Musa MSi di lokasi roadshow KPK di Taman Kota Prabujaya, OPD yang mengisi merupakan OPD yang memberikan pelayanan langsung terhadap masyarakat.

Seperti Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Samsat, Kejaksaan, PDAM, Petro Prabu dan OPD lainnya.

Roadshow KPK ini akan diisi dengan sejumlah kegiatan. Mulai dari malam ramah tamah, jumpa pers hingga edukasi.

“Di lokasi acara taman Prabujaya akan banyak kegiatan. Besok pagi akan ada acara pembukaan di tenda utama lapangan Prabujaya dan dilanjutkan jumpa pers. Kemudian dilanjutkan dengan peninjauan stand stand,” tuturnya, Selasa (12/9/22).

Khususnya pelajar, lanjut dia, nantinya akan diberikan edukasi khusus dalam bus KPK.

“Anak-anak nanti akan diberikan edukasi, ada berupa tontotan. Kemudian selain anak-anak, mahasiswa, OPD, DPRD juga akan diberikan edukasi mengenai pencegahan korupsi,” jelasnya.

Baca Juga :  Pemprov Sumsel ILO Berkolaborasi dalam Percepatan Perwujudan Transisi Energi Berkeadilan

Dalam kesempatan itu ia menyampaikan, dipilihnya kota Prabumulih sebagai salah satu lokasi Roadshow Jelajah Negeri, lantaran nilai MCP (Monitoring center for prevention) Kota Prabumulih tertinggi di Sumatera Selatan.

“Jadi MCP KPK ini, Kota Prabumulih nomor 1 dari 17 kabupaten kota yang ada Sumsel,” tegasnya.

Dia menambahkan, MCP merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan KPK guna memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah.

“Tujuan MCP mendorong pemerintah daerah bisa melakukan transformasi nilai dan praktik pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik,” tukasnya.

Komentar