Swara.id – Ratusan mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) dan UIN Raden Fatah Palembang menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Darurat Sumsel Berasap” di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Senin (5/10/2026).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk keresahan mahasiswa terhadap kondisi kabut asap yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Massa aksi membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan penanganan karhutla, perlindungan hak pendidikan anak, serta transparansi bantuan pemerintah untuk penanggulangan karhutla.
Mahasiswa menilai dampak karhutla tidak hanya menyangkut persoalan lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, serta kondisi sosial dan ekonomi warga yang terdampak kabut asap.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Evaluasi Penanganan Karhutla
Tuntutan pertama berkaitan dengan evaluasi dan pertanggungjawaban penanganan karhutla.
Mahasiswa mendesak Ketua Satgas Karhutla Sumatera Selatan membuka transparansi kinerja operasional penanggulangan karhutla secara terukur dan akuntabel.
Mereka juga meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pencegahan, penanggulangan, hingga pemulihan dampak kebakaran hutan dan lahan.
Mahasiswa menilai keterbukaan tersebut diperlukan agar penanganan karhutla dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Minta Hak Pendidikan Anak Tetap Terjamin
Tuntutan kedua menyangkut dampak kabut asap terhadap pendidikan anak-anak di Sumatera Selatan.
Mahasiswa meminta pemerintah menjamin keselamatan dan hak pendidikan peserta didik, terutama anak-anak PAUD dan sekolah dasar, dengan menyiapkan pembelajaran jarak jauh apabila kondisi udara tidak memungkinkan kegiatan belajar dilakukan secara tatap muka.
Pemerintah juga didesak menyediakan alternatif sarana pembelajaran bagi siswa yang mengalami keterbatasan akses internet, listrik maupun perangkat pembelajaran.
Menurut mahasiswa, kondisi karhutla dan kabut asap tidak boleh menyebabkan anak-anak kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan.
Pertanyakan Bantuan Presiden Rp100 Miliar
Tuntutan ketiga berkaitan dengan bantuan Presiden sebesar Rp100 miliar untuk penanganan karhutla.
Mahasiswa mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah daerah penerima bantuan membuka informasi secara transparan mengenai proses pencairan, pengalokasian, penggunaan, pengadaan, realisasi, hingga pertanggungjawaban dana tersebut.
Mereka meminta penggunaan bantuan dapat dipastikan tepat sasaran, terutama untuk mendukung penanggulangan karhutla serta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak.
Aksi gabungan mahasiswa Unsri dan UIN Raden Fatah tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi terkait kondisi lingkungan dan dampak karhutla di Sumatera Selatan.
Mahasiswa berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan respons dan tindak lanjut konkret terhadap tuntutan yang disampaikan.
Melalui aksi “Darurat Sumsel Berasap”, mahasiswa menekankan pentingnya keterbukaan informasi, evaluasi kebijakan, perlindungan masyarakat, serta pertanggungjawaban pemerintah dalam menangani karhutla yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat Sumatera Selatan.
Komentar