Senin, 8 November 2021 17:52 WIB

Maraknya Sengketa Pilkades Memerlukan Aturan Khusus

Oleh : | Editor : Noviani Dwi Putri
Dibaca :577 kali | Durasi baca : 6 Menit

SWARAID, OKI : Ratusan aksi massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pilkades OKI (AMPP-OKI) melakukan demonstrasi besar-besaran setelah Pilkades serentak yang diadakan pada 12 Oktober lalu dianggap gagal dan kini tengah bersengketa.

Gelombang massa yang terdiri dari perwakilan masyarakat 7 desa, yaitu Desa Tanjung Batu, Karangsia, Desa Simpang Tiga Makmur, Desa Mataram Jaya , Desa Bukit Batu, Desa Karang Agung, Desa Sungai Jeruju dan desa Jermun.

Aksi massa yang berjalan dimulai dari Kantor DPMD OKI hingga gedung DPRD dan berakhir di Kantor Bupati Kabupaten OKI mendesak Bupati OKI menunda penetapan kepala desa yang terpilih.

Untuk diketahui, pada Pilkades serentak yang di adakan di kabupaten OKI pada 12 Oktober lalu tersebut diikuti sebayak 446 calon kades yang bertarung di 156 desa di kabupaten OKI.

Sedangkan untuk jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 269.998 jiwa dan tersebar di 641 TPS. Akan tetapi pelaksanaan Pilkades yang mengambil azas Langsung, Umum Bebas dan Rahasia (Luber) tercedera oleh praktik-praktik yang diduga pada prinsipnya melanggar peraturan-peraturan yang menjadi dasar proses pemilihan kepala desa itu sendiri.

Munculnya pengaduan-pengaduan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten OKI terhadap permasalahan pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten OKI, yang lebih banyak terjadi dari sisi faktor pelaksanaan pemilihan kepala desa baik di tingkatan desa maupun di tingkatan kabupaten.

“Dari hasil cek di lapangan dan informasi yang telah dihimpun dari beberapa desa yang bersengketa, rata-rata mereka sudah mengajukan sanggahan kepada pihak DPMD tentang permasalahan dan pelanggaran yang ditemukan saat berlangsungnya Pilkades di desa mereka,” terang Andi Leo, seorang pemuda Kabupaten OKI.

“Namun sepertinya pihak DPMD OKI kurang serius untuk menanggapi aduan atau sanggahan dari beberapa desa yang sedang bersengketa sehingga hampir seluruh yang mengajukan sanggahan/keberatan merasa sangat kecewa dengan kinerja dari DPMD Kabupaten OKI”, tambah Andi dengan tegas.

Merasa tak puas dengan respon yang diberikan oleh DPMD Kabupaten OKI, warga dari desa yang bersengketa Pilkades ini sebelumnya telah juga melaporkan ke DPRD Kabupaten OKI ataupun ke Kantor Bupati OKI.

“Dari informasi yang dihimpun rata-rata permasalahan berasal dari panitia penyelenggara yang mengangkangi Perbub Tentang Pilkades, sehingga menjadi tumpang tindih peraturan yang tidak mengacu terhadap Perbup sehingga menimbulkan permasalahan sengketa,” ujarnya kembali menambahkan dengan singkat.

Dari penulusuran SWARAID berikut beberapa masalah dalam proses Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten OKI; :

Desa Tanjung Batu Kecamatan Tulung Selapan

1.Telah ditemukan surat suara yang dinyatakan tidak sah/belangko oleh panitia tidak sesuai dengan Perbub OKI No.11 Tahun 2015 Pasal 54 ayat 1 huruf f.

2.Terdapat lebih dari satu bekas coblosan, tetapi harus ada bekas coblosan pada satu tanda gambar atau didalam tanda gambar/garis persegi panjang, sedangkan bekas coblosan yang lainnya berada di luar tanda gambar/garis persegi panjang dan tidak mengenai tanda gambar calon lainnya karena pemilih tidak membuka secara lebar surat suara.

Baca Juga :  Deru Dorong ADPMET Tranparansi Pembagian DBH untuk Daerah Penghasil

Desa Karangsia Kecamatan Sungai Menang

Dari hasil penelusuran berdasarkan perhitungan surat suara ada 412 yang disaksikan TNI/Polri, Dishub dan sudah ditanda tangani oleh kedua saksi dari masing-masing calon setelah penghitungan akhir pihak calon 01 melakukan keributan sampai dengan ada yang melepaskan tembakan ke udara dan membuat suasana penghitungan ricuh.

Pada perhitungan yang dilakukan didapat suara pihak 01=196, pihak 02=197, blangko atau surat suara rusak =19, berjumlah 412 surat suara.

Beberapa hari kemudian setelah tabung dibawah oleh panitia ke kecamatan dan tidak dikawal oleh pihak 02, sehingga akhirnya tabung dibuka di Kantor Bupati Aula Bende Seguguk 1, ditemukan kejanggalan.

Ada 3 surat suara yang lebih dari pada jumlah DPT yang berjumlah 445 menjadi 448 suara. Dengan demikian, artinya telah terjadi penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh panitia.

Desa Simpang Tiga Makmur Kecamatan Tulung Selapan

1. Surat suara tidak sah/blanko oleh panitia, tidak sesuai dengan Perbub no.11 th 2015 Pasal 54 ayat 1 Surat suara dinyatakan sah apabila : huruf f ”terdapat lebih dari satu bekas coblosan, tetapi harus ada bekas coblosan pada satu tanda gambar atau di dalam tanda gambar/garis persegi panjang, sedangkan bekas coblosan yang lainnya berada di luar tanda gambar/garis persegi panjang dan tidak mengenai tanda gambar calon lainnya karena pemilih tidak membuka secara lebar surat suara.

2.Pada saat penghitungan saksi tidak ada sanggahan karena tidak tahu dan tidak dijelaskan atau disosialisasikan dulu dari panitia inti dan ketua tentang aturan sesuai dengan Perbub no.11 th 2015.

3.Hasil di DPMD saksi tidak diberi waktu untuk menjelaskan kronologis sebenarnya, hanya ditanya ada tidak sanggahan dari saksi kalau tidak ada sanggahan dianggap tidak ada masalah, sedangkan saksi tidak paham dengan aturan sebenarnya.

Desa Mataram Jaya Kecamatan Mesuji Raya

Ditemukan adanya surat suara tidak sah 602, surat suara tercoblos simetris

Desa Bukit Batu kecamatan Air Sugihan

Banyak ditemukan tindakan kecurangan;

1.Adanya calon kades dan keluarga tidak mendapat undangan untuk memilih sehingga memilih pakai undangan orang lain yang diberikan oleh panitia.

2. Surat undangan yang tersebar oleh panita tidak dibubuhi oleh cap/stempel panitia melanggar Perbub No 11 Th 2015, BAB VI, Bagian pertama pemungutan suara, Pasal 42 , no 2, point B “Surat undangan ditandatangani oleh  Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.3Surat suara seluruhnya tidak dibubuhi cap/stempel oleh panitia.

4. Banyak DPT tidak ada NIK dan alamat.

5. Orang luar ngamuk di TPS.

6. Orang yang bukan penduduk sana/asli dapat undangan .

7. Terdapat temuan 500 lembar undangan yang diphoto copy bukan panitia.

Baca Juga :  Mawardi; Maksimalkan Potensi, Ciptakan Kemandirian Desa

8.Selisih jumlah DPT dan hasil penghitungan terdapat selisih 50, surat suara DPT = 2159, jumlah penghitungan akhir = 2029 seharusnya sisa surat suara sebanyak 329.

Desa Karang Agung Kecamatan Jejawi

1.Terindikasi adanya tindakan money politik/suap.

2.Sesuai dengan pasal 32 point f tentang surat suara yang sah, pada saat penghitungan suara ada dalam coblosan yaitu coblosan pada gambar calon dan satu coblosan lagi tepat diatas gambar calon dinyatakan tidak sah oleh panitia.

3.Panitia bekerja tidak sesuai dengan aturan di pasal 31 point f.

4.Saksi tidak menerima rekapitulasi atau hasil penghitungan suara oleh panitia pilkades.

Bila berkaca dari sengketa dalam ajang Pilkades serentak di Kabupaten OKI ini, sudah semestinya menjadi fokus perhatian. Namun Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa hingga saat ini belum menjadi fokus utama daerah, padahal merupakan hal yang penting.

Di mana praktik penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa saat ini cenderung dilempar-lempar dan menuai ketidakjelasan.

Termaktub dalam Pasal 37 ayat 6 Undang-Undang no.6 tahun 2014 Tentang Desa dan kembali diperjelas dalam Pasal 41 ayat 7 Peraturan Pemerintah no.47 tahun 2015.

Tentang peraturan pelaksanana UU no.6 tahun 2014 bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati/Waliko wajin menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 hari.

Hal tersebut, justru menimbulkan kekeliruan penafsiran seakan hanya Bupati atau Walikota lah satu-satunya yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa tersebut.

Dan semakin tidak jelas ketika wewenang Bupati atau Walikota dianggap sebagai penyelesaian sengketa dimana hal itu juga merupakan bagian dari fungsi yudikatif atau lembaga peradilan bukan eksekutif.

Bupati atau Walikota merupakan pelaksana fungsi eksekutif di daerah, tidak seharusnya diserahkan tugas untuk menyelesaikan sengketa.

Dengan memaknai kata Bupati atau Walikota yang termuat dalam UU Desa tidak harus dimaknai bahwa Bupati atau Walikota sajalah yang dapat menyelesaikan sengketa melainkan ada juga instansi lainnya yang memiliki kedudukan sejajar.

Untuk itu sah saja apabila dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dibentuk peradilan khusus atau “Ad hoc” untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa.

Jika dikemudian hari wacana pembentukan Mahkamah Pemilu di Indonesia terwujud, maka peradilan ad hoc sebagai wadah penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dapat ditempatkan di bawah Mahkamah Pemilu. Mengingat keduanya memiliki tugas dan fungsi yang sama yaitu menyelesaikan perkara sengketa pemilihan wakil rakyat.

Sementara di tempat lainnya, Ketua Serikat Tani Nelayan (STN) Provinsi Sumatera Selatan Rio Solehuddin yang ditemu media SWARAID menerangkan, konflik pemilihan kepala desa yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan bentuk kelemahan dari pengawasan birokratisasi yang memimpin pemerintahan di tingkatan Kabupaten OKI.

Banyaknya pelanggaran pada pemilihan kepala desa di Kabupaten OKI terutama pelaksana/panitianya merupakan bukti pemahaman dan bimbingan teknis yang belum dikuasai oleh panitia pilkades. Dalam hal ini terkait tata aturan dan perundangan yang menjadi acuan dan dasar pelaksanaan pilkades.

Baca Juga :  Afriantoni Apresiasi Pidato Perdana Bupati Ogan Ilir

“Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten OKU, bukti lemahnya fungsi kontrol dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Iskandar sebagai Bupati, bila dibaca dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, ada tugas dari Panitia Pilkades di Kabupaten yang melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa,” jelas Rio Solehuddin,

“Panitia pilkades tingkat Kabupaten dibentuk dan di SK kan oleh Bupati yang juga bertugas memfasilitasi penyelesaiaan permasalahan pemilihan kepala desa di tingkat Kabupaten,” ujarnya menambahkan.

Permendagri RI No.72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 5 ayat 1 “Bupati/walikota membentuk panitia pemilihan di kabupaten/kota yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.”

Ayat 2 “Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari; unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota yaitu bupati/walikota, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah.”

“Akan tetapi mekanisme yang mengatur fasilitasi sengketa di dalam Permedagri tersebut juga tidak diuraikan dengan jelas di dalam Perbub, bahkan hanya melimpahkannya kepada Dinas PMD yang fungsinya hanya menampung pengaduan sengketa tanpa ada kejelasan soal penangganan sengketa dalam pemilihan kades yang ada,” jelas Rio.

Lebih lanjut, ia menerangkan selagi permasalahan sengketa Pilkades tidak memiliki regulasi yang jelas dalam penyelesaian, ia mengkhawatirkan fondasi bangsa ini tidak berjalan semestinya sebagai mana amanat perundaundangan tentang desa.

“Perpecahan dan konflik di dalam desa dapat mengganggu jalannya pemerintahan di desa dan akhirnya akan berdampak kepada hilangnya peranan pemerintahan desa dalam memberikan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat di desa,” pungkas Rio Solehuddin yang juga aktivis pemerhati lingkungan dan agraria.

Tertuang di dalam Undang-Undang no.23 tahun 2014 pasal 10 ayat 2 yang mengatur mengenai urusan pemerintahan absolut yang hanya dapat dipegang oleh Pemerintah Pusat, salah satunya meliputi bidang peradilan dan yustisi.

Sekalipun bersifat absolute, pemerintah pusat dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah provinsi melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pelimpahan ini dinamakan dekonsentrasi, dengan dijalankannya urusan yustisi oleh gubernur sebagai kepala daerah provinsi dapat membuka jalan untuk melahirkan lembaga peradilan baru di lingkungan daerah kabupaten.

Lembaga peradilan baru bersifat sementara dan berjalan bersama-sama atau sejajar dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dibawah arahan pemerintah provinsi, peradilan ad hoc yang dibentuk sewaktu-waktu dengan hakim khusus yang mengadili penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.

Lembaga peradilan ini diiringi dengan kompentesi absolute atau atributie van rechsmachts, untuk jenis perkara yang menjadi bidangnya adalah sengketa pemilihan kepala desa.

Dapatkan update berita setiap hari dari SWARA.ID.
Mari gabung di sosmed SWARAID OFFICIAL untuk informasi terkini lainnya: https://linktr.ee/swaraidofficial dan Grup Telegram SWARAID OFFICIAL, caranya klik link https://t.me/swaraidofficial, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Komentar

Berita Lainya