Tak ada masalah kalau Eropa menang, kita buat aturan baru lagi, yang jelas kita buat kebijakan untuk melakukan hilirisasi yang maksimal di Indonesia
SWARAID, JAKARTA: Gugatan Uni Eropa ke World Trade Organization (WTO) terhadap Indonesia soal kebijakan larangan ekspor bahan mentah nikel yang diterapkan Pemerintah Indonesia sejak 1 Januari 2020 lalu belum ada keputusan.
Meski ada kemungkinan Indonesia akan kalah, namun tidak menjadi kekhawatiran Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
“Tak ada masalah kalau Eropa menang, kita buat aturan baru lagi, yang jelas kita buat kebijakan untuk melakukan hilirisasi yang maksimal di Indonesia,” kata Bahlil usai apat dengar pendapat dengan Komisi VI, Kamis (8/9/22).
Dijelaskan Bahlil lebih lanjut, hal tersebut juga tidak akan berpengaruh besar terhadap rencana pemerintah yang sedang merintis industri baterai dan kendaraan listrik.
Bahlil pun meminta kepada sejumlah negara penggugat untuk bisa menghargai perencanaan pengembangan ekonomi di masing-masing negera.
“Harusnya semua negara menghargai kedaulatan masing-masing negara dan harus menghargai perencanaan pengembangan ekonomi dari masing-masing negara,” sambungnya.
“Gak boleh lagi ada negara yang merasa hebat dibanding negara lain.” Tegasnya
Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya tidak akan mempermasalahkan apabila Indonesia kalah dalam gugatan yang diajukan oleh Uni Eropa kepada WTO terkait penghentian ekspor produk bijih nikel mentah.
“Enggak perlu takut kita ini setop ekspor nikel, kemudian dibawa ke WTO, enggak apa-apa. Dan kelihatannya juga kalah kita di WTO, enggak apa-apa,” kata Presiden Jokowi.
Menurut Presiden, penghentian ekspor nikel menjadi semangat untuk memperbaiki tata kelola tambang di Tanah Air dibarengi upaya menghidupkan hilirisasi industri demi mendorong nilai tambah di dalam negeri.
“Barangnya sudah jadi dulu, industrinya sudah jadi. Enggak apa-apa. Kenapa kita harus takut dibawa ke WTO kalah. Kalah enggak apa-apa. Syukur bisa menang, tapi kalah pun enggak apa-apa. Industrinya sudah jadi dulu, ini memperbaiki tata kelola kok. Dan nilai tambah itu ada di dalam negeri,” kata Presiden Jokowi.










Komentar