Sejak awal 2022, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan sosialisasi terkait kenaikan harga rumah bersubsidi sebesar 7% di 2022
SWARAID, JAKARTA: Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) meminta agar pemerintah melakukan terobosan terkait kebijakan harga baru rumah subsidi.
Dikatakan, hal ini untuk memastikan pasokan rumah khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar tidak mengalami stagnasi.
Menurut REI, harga jual rumah bersubsidi masih belum ada kejelasan hingga akhir tahun.
Dijelaskan Ketua Umum DPP REI, Paulus Totok Lusida, dalam tiga tahun terakhir harga baru rumah subsidi tak mengalami kenaikan. Padahal, harga bahan material sudah berulang kali naik.
Diketahui, sebelum kenaikan bahan bakar minyak (BBM), harga material bangunan rata-rata sudah naik sekitar 20%-30%, bahkan besi sudah naik lebih dari 100%.
Kondisi tersebut semakin diperparah dengan adanya pengumuman kenaikan BBM pada 3 September lalu yang membuat bahan bangunan kembali tergerek rata-rata hingga 15%.
“Pasca kenaikan BBM kemarin bahan material sudah naik lagi sekitar 15%. Kalau secara harga rumah, kenaikan produksi bisa sekitar 8-10%. Ini tentu sangat memberatkan bagi pengembang untuk terus melanjutkan pembangunan rumah sederhana,” kata dia ditulis, Rabu (28/9/22).
Sejak awal 2022, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan sosialisasi terkait kenaikan harga rumah bersubsidi sebesar 7% di 2022. Namun tidak ada kepastian kapan penyesuaian harga tersebut akan diberlakukan.
Menurut Totok, teranyar pihaknya mendapatkan informasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bahwa sesuai aturan undang-undang perpajakan yang baru, penetapan harga rumah bersubsidi termasuk batasan penghasilan penerima subsidi haruslah menunggu penetapan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari UU harmonisasi peraturan perpajakan.
Saat ini, PP tersebut masih berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang sudah diharmonisasi. Tetapi masih membutuhkan persetujuan dari 21 menteri terkait.
“Kami sudah tanyakan kepada pejabat berwenang di Kemenkeu kapan persetujuan dari 21 menteri tersebut selesai? Jawabnya tidak tahu (kapan selesai) dan tidak ada kepastian tenggat waktunya,” jelas Totok.
Informasi ini membuat kepastian soal kapan harga baru rumah subsidi diumumkan tetap kabur. Situasi tersebut, ungkapnya, berpotensi menganggu pasokan rumah MBR bahkan kemungkinan terjadi stagnasi.
Menurut dia, untuk menghindari terjadinya stagnasi suplai rumah MBR, REI mendesak pemerintah membuat terobosan (breakthrough) yang lebih bijak.
Totok menyebutkan, ada beberapa opsi yang dapat diambil pemerintah antara lain membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah sampai dengan harga Rp 300 juta dengan tingkat suku bunga KPR berlaku umum (bunga pasar).
Atau sambil menunggu PP terbit, harga baru rumah subsidi ditetapkan saja dengan merujuk pada aturan undang-undang yang lama.
“Opsi lain adalah dengan menerbitkan harga baru rumah bersubsidi tanpa harus menunggu PP. Kalau untuk PPNDTP (Pajak Pertambahan Nilai Di Tanggung Pemerintah) saja bisa dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), lha kok ini untuk rumah MBR tidak bisa? Seharusnya kan ada breakthrough dan juga prioritas,” tegas Totok.
REI berharap tidak terjadi stagnasi dalam penyediaan rumah subsidi untuk MBR. Pasalnya, harga jual yang saat ini berlaku sudah tidak realistis.
Apalagi, Totok mengingatkan jika mayoritas atau sekitar 85% pengembang rumah sederhana bersubsidi adalah pengusaha level Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang cashflow-nya sangat terbatas.
“Apa iya tidak ada alternatif kebijakan sama sekali dari pemerintah soal harga rumah subsidi ini? ,” ujar pengembang asal Jawa Timur tersebut.
Komentar