17 Juni 2022 - 13:20 WIB | Dibaca : 487 kali

Gaji Tak Sepadan hingga Aksi Manipulasi Data; Guru Honorer Beberkan Ini

Laporan :
Editor : Noviani Dwi Putri

Pentingnya peranan guru acap kali tidak berbanding lurus dengan pemenuhan hak yang selayaknya mereka dapatkan, utamanya tenaga pengajar honorer

SWARAID, PALEMBANG: Guru merupakan tenaga pendidik profesional, berada di garda terdepan dalam upaya memberikan pendidikan layak kepada generasi penerus.

Jika ditilik kembali, guru memiliki tiga peran, yaitu di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan dan di belakang memberikan dukungan moral sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara.

Dengan demikian, tugas guru tidak hanya mengajarkan mata pelajaran formal di sekolah, tapi juga memberi didikan moral, etika, juga karakter pada peserta didik.

Dengan tanggungjawab sebesar itu semestinya menjadi guru harus mendapat hak dengan semestinya.

Namun miris, pentingnya peranan seorang guru ini acap kali tidak berbanding lurus dengan pemenuhan hak yang selayaknya mereka dapatkan, utamanya tenaga pengajar honorer.

Seperti yang dikeluhkan AM (29) seorang guru honor di Madrasah Tsanawiyah Ahliyah 4 (swasta) yang beralamat di Jln Pintu Besi, Kertapati, Palembang.

Kepada Swara.id, AM mengutarakan, alih-alih menerima honor sepadan, apa yang ia alami justru sebaliknya.

Disampaikannya, salah satu oknum yang berwenang mengeluarkan gaji guru honorer di sana justru memangkas jumlah honor yang menjadi hak mereka. Bahkan hal ini telah terjadi dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Baca Juga :  Penerima Bantuan Sosial Akan Berkurang Hingga 40 Persen

“Saya sendiri sudah bekerja sebagai guru di MTs tersebut sejak 2018 hingga sekarang, namun sudah hampir empat tahun ini gaji kami yang sudah kecil masih lagi dipangkas oleh oknum tersebut,” kata AM.

AM sendiri mengaku perjamnya dalam mengajar hanya menerima Rp 9 ribu, dan seminggu mendapat jatah mengajar sembilan jam, jadi kalau dihitung ia hanya mendapat Rp 324 ribu.

“Tapi gaji yang sudah sekecil itupun tidak langsung saya dapat setiap bulanya, bahkan pernah saja saya mendapat gaji per enam bulan itu cuma Rp 220 ribu,” ungkap AM.

Bukan hanya pemangkasan gaji, AM juga menjelaskan salah satu rekannya yang bernasib sama harus menerima konsekuensi dipecat secara sepihak hanya karena memprotes besaran gaji yang tidak sesuai tersebut.

“Padahal sebelum masuk kerja, antara kami dengan pihak sekolah itu membuat kesepakatan perhitungan gaji, hal yang sama sekarang teman saya dipecat melalui pesan WhatsApp, itu terjadi karena teman saya memprotes gaji yang ia terima selama ini tidak sesuai,” lanjut AM.

Baca Juga :  Pemkot Palembang Akan Segera Verifikasi Data JKN dan KIS

Bahkan AM mengaku temannya itu pernah membandingkan dengan sekolah lain tempat ia juga mengajar, anggaran untuk gaji tenaga honorer didapat dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan nilai pembagian 50:50 dari Rencana Keuangan Sekolah (RKS) dan itupun bersifat transparan.

Bahkan dari pengakuan AM, yang terjadi di sekolah tempat ia mengajar, selain hak yang tidak terbayarkan sebagaimana layaknya, ada juga praktek manipulasi data.

Diterangkannya, jumlah peserta didik yang mestinya berjumlah hanya sekitar 15 orang dari kelas 7 hingga 9, namun difiktifkan hingga terdata berjumlah 20 orang per kelasnya. Hal itu dilakukan selain bertujuan mendapat anggaran dana BOS lebih, juga agar lolos akreditasi pihak Kemenag Kota Palembang.

“Demi mendapatkan akreditasi absen siswa difiktifkan menjadi 20 persatu kelasnya,” beber AM.

Komentar