Pun harga BBM naik, pemerintah akan berusaha agar tidak memberatkan masyarakat dengan memberikan bantuan-bantuan sosial (bansos)
SWARAID, JAKARTA: Sinyal kenaikan BBM makin kencang lantaran kemampuan APBN yang terbatas untuk terus menutupi subsidi BBM yang begitu tinggi.
Pemerintah tengah mempertimbangkan opsi kenaikan harga BBM karena selisih harga jual dan keekonomian terlalu besar.
Dikatakan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, pemerintah tengah membahas mengenai hal tersebut dan tengah melakukan perhitungan, jika harga BBM mengalami kenaikan.
“Memang subsidi BBM sudah cukup tinggi, Rp 502 triliun sehingga pemerintah sedang menjajaki opsi-opsi kalau APBN cukup berat, apakah ada kenaikan (harga BBM) atau tidak,” kata Susi kepada awak media di Gedung Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (15/8/22).
Pemerintah sendiri sebelumnya telah menggelontorkan dana sebesar Rp502 triliun untuk subsidi energi.
Saat dikonfirmasi apakah subsidi energi akan ditambah, Susi menyampaikan bahwa ruang APBN sudah cukup berat.
“Angkanya semua dihitung. Kita semua sedang siapkan angkanya, kita sudah rapat beberapa kali. Semua sedang dihitung. Kalau naik (harga BBM), nanti kontribusi ke inflasinya berapa karena (kenaikan harga BBM) akan dorong inflasi,” ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sebelumnya memberikan sinyal akan ada kenaikan harga BBM lantaran kemampuan APBN yang terbatas.
Susiwijoyo menuturkan kemampuan APBN ada batasnya sehingga perlu dilakukan perhitungan. Dia juga meminta agar masyarakat dapat memahami rencana kenaikan tersebut.
Pun harga BBM naik, pemerintah akan berusaha agar tidak memberatkan masyarakat dengan memberikan bantuan-bantuan sosial (bansos).
Hal tersebut dinilai lebih adil. Pasalnya, kata dia, harga BBM saat ini dinikmati oleh semua kalangan.
“Kalau pun naik kita akan buat jangan terlalu berat dan yang pasti kalau ada kenaikan kita siapkan bansos-bansos lagi. Dan ini lebih fair karena kalau harga sekarang, semua ini menikmati. Yang pakai mobil juga pakai. Ini bisa kita alirkan ke bansos,” pungkasnya.
Kuota Pertalite Menipis
Anggota BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan kuota Pertalite sudah semakin menipis. Hingga Juli, Pertamina telah menyalurkan 16,8 juta kilo liter (kl) Pertalite dari total kuota akhir tahun sebesar 23 juta kl.
Saat ini kuota Pertalite hanya tersisa 27% atau 6,2 juta kl. Padahal rata-rata komsumsi Pertalite per bulan mencapai 2,4 juta kl. Sedangkan kuota solar bersubdisi tersisa 33,6% atau 5 juta kl sampai akhir tahun dengan rata-rata penyerapan BBM Solar di angka 1,41 juta kl.
Saleh mengatakan pemerintah dan DPR sudah mengajukan kenaikan kuota Pertalite menjadi sekitar 29 juta kl.
“Sudah diajukan ke pemerintah, menunggu putusan dari Kemenkeu,” kata Saleh, Senin (15/8/22).
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sudah meminta masyarakat bersiap dengan kenaikan harga pertalite Cs.
Alasannya, jika harga BBM tidak naik maka kondisi fiskal pemerintah makin terbebani lebih dari Rp 502,4 triliun.
“Tolong teman-teman wartawan sampaikan kepada rakyat, bahwa rasa-rasanya sih untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang, feeling saya sih harus kita siap-siap kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi,” katanya, Jumat (12/8/22).
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya juga meminta Pertamina untuk mengendalikan volume penyaluran BBM bersubsidi.
Kuota subsidi menipis, sehingga anggaran negara bisa makin terbebani jika volumenya melampaui target. Bendahara negara itu juga menyebut bisa saja anggaran Rp 502 triliun tahun ini tidak cukup.
Masih Ada Ruang Fiskal Tambah Subsidi BBM
Ekonom INDEF Abra Talattov menyebut pemerintah perlu berhati-hati dalam memutuskan menaikan harga BBM khususnya yang bersubsidi. Alih-alih menaikkan harga, Abra menilai pemerintah masih bisa menahan kenaikan tersebut dengan menaikan anggaran.
“Kapasitas dan ruang fiskal kita kalau memang terpaksa menambah kuota itu masih ada, kita lihat kinerja APBN masih surplus sementara belanja juga masih belum signifikan,” kata Abra, Senin (15/8/22).
Meski demikian, ia menyebut kalaupun akan ditambah, pemerintah harus fokus untuk tambahan subsidi Pertalite saja.
Dengan asumsi Pertalite bisa bengkak hingga 29 juta kilo liter dari kuota tahun ini 23 juta kilo liter, butuh tambahan anggaran sekitar Rp 100 triliun. Ia menyebut kemungkinan pagunya bergerak menjadi sekitar Rp 600 triliun.
Kenaikan untuk jenis BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan lainnya menurut dia memungkinkan dilakukan.
Namun, langkah ini bisa diambil jika pemerintah sudah menyediakan regulasi yang mengatur pembatasan penyaluran BBM bersubsidi.
Pasalnya, jika kenaikan dilakukan sebelum aturannya terbit, berisiko menyebabkan semakin banyak masyarakat yang beralih ke BBM bersubsidi.
Ia menyebut, alasan pemerintah perlu menghindari kenaikan harga BBM khususnya bersubsidi yakni untuk menopang pemulihan ekonomi.
Kenaikan harga menurutnya bakal mengorbankan seluruh upaya dan besarnya anggaran yang sudah dikeluarkan pemerintah beberapa tahun terakhir untuk mendorong pemulihan ekonomi.
“Kenaikan harga khususnya Pertalite berisiko sekali mengganggu proses pemulihan dan ini tidak konsisten dengan tujuan pemerintah di awal untuk menambah defisit yakni untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi,” kata Abra.
