SWARAID, JAKARTA: Ketua PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengajukan nama Basuki Thahaja Purnama alias Ahok kepada Presiden Joko Widodo sebagai kandidat kepala otorita ibu kota negara (IKN).
Berbagai respon mencuat menanggapi dukungan Megawati terhadap Komisaris PT Pertamina tersebut.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mempersilakan Presiden Joko Widodo memilih nama calon kepala Otorita IKN. Namun, ia mengatakan para tokoh yang dicalonkan tak membuat kegaduhan politik.
“Pesan kami dua hal, cari yang punya kapasitas dan integritas, dan tidak menimbulkan kegaduhan politik,” ujar Mardani kepada wartawan pada Jumat (28/1/22), dikutip dari Katadata.
Mardani mengatakan sikap PKS memang menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN. Namun, karena UU IKN sudah sah, maka mereka menyerahkan kepada pemerintah dalam proses pemilihan calon kepala Otorita IKN.
Adapun Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terkait nama calon kepala Otorita IKN.
Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani mengatakan jabatan kepala Otorita IKN bukanlah jabatan politik sehingga Presiden dapat memilih yang terbaik menurut pandangannya.
“Kepala Otorita itu adalah orang yang akan bekerja dibawah Presiden,” ujar Arsul. Ahok sendiri enggan berkomentar tentang pencalonannya.
“Tidak ada wawancara. Terima kasih,” kata Ahok kepada sembari memberikan simbol senyuman.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Ahok memenuhi syarat dan berpengalaman untuk memimpin ibu kota baru.
Meski demikian, partai menyerahkan keputusan tersebut kepada Jokowi. Hasto mengatakan perlu pemimpin yang berani, visioner, paham kultur bangsa, serta memiliki tata kelola yang baik dalam mengelola IKN Nusantara.
Selain itu Kepala Otorita juga perlu memadukan konsep samrt city dengan aspek budaya bangsa Indonesia.
“Beliau (Ahok) punya kepemimpinan yang cukup baik selama menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur di Jakarta,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (27/1) .
Beberapa nama seperti Tri Rismaharini hingga Abdullah Azwar Anas juga digadang menjadi calon Kepala Otorita IKN. Hasto mengatakan nama seperti Risma juga bisa memenuhi syarat.
“Karena ada kriteria calon yang diusulkan memiliki latar belakang kepala daerah dan arsitek. Kalau kami melihat memang beliau (Risma) memenuhi syarat,” ujarnya.
Jokowi telah membentuk tim kecil guna membantu proses pemilihan Kepala Otorita IKN. Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin mengatakan tim kecil tersebut tidak melakukan seleksi namun akan memberikan evaluasi, masukan, dan pertimbangan kepada Kepala Negara.
Meski demikian ia belum menjelaskan siapa saja yang membantu Presiden dalam tim tersebut.
“Ada tim kecil yang Bapak Presiden tunjuk (membantu proses penunjukkan),” kata Ngabalin kepada wartawan, Rabu (26/1).
