SWARAID, JAKARTA : Adanya laporan terkait dugaan korupsi terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Ganjar Pranowo ke KPK dinilai ada yang sengaja memainkan kepentingan politik.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan hal tersebut berkaitan dengan Pilpres 2024.
“Kami mensinyalir hal itu tidak terlepas dari berbagai dinamika politik dalam rangka Pilpres 2024 yang akan datang,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (7/1/22) sebagaimana dikutip dari Suara.
“Ini karena menjelang tahun politik lalu ada yang menggunakan hal tersebut sebagai ya isu-isu politik,” sambungnya.
Kendati begitu, Hasto memastikan PDIP tak masalah dengan adanya laporan dugaan kasus korupsi tersebut.
Hasto kemudian mengkliam pihaknya tidak pernah melakukan intervensi terhadap penegakkan hukum.
“KPK harus bergerak, kejaksaan harus bergerak, aparat kepolisian harus bergerak, pengadilan harus memberikan keputusan yg terbaik berdasarkan aspek keadilan, yang substantif. Itu yang kita dorong,” tuturnya.
Dugaan Korupsi
Sebelumnya Ganjar dilaporkan Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK), Adhie Massardi ke KPK terkait dugaan kasus Korupsi KTP Elektronik.
Tak hanya Ganjar, nama Ahok juga turut dilaporkan ke KPK. Adhie M. Massardi menyebut alasan melaporkan Ahok ke KPK lantaran kasus-kasus yang diduga melibatkan Ahok yang pernah dilaporkan ke lembaga antirasuah tidak diusut oleh pimpinan KPK terdahulu.
“Kasus-kasus telah diselidiki KPK di bawah pimpinan sebelumnya, namun tidak jelas kelanjutannya,” ungkap Adhie di Lobi Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/1/22).
Adhie pun merinci kasus-kasus yang diduga melibatkan Ahok.
Ada sekitar tujuh kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ahok. Diantaranya yakni, pengadaan lahan BMW; lahan Cengkareng: Rumah Sakit Sumber Waras; Reklamasi Teluk Jakarta; Dana non-budgeter; dan penggusuran.
Klaim Adhie Massardi bahwa untuk mengusut kasus Ahok tidak cukup sulit.
“Kasus korupsinya Ahok ini sudah di sini. Paling gampang. Kenapa paling gampang? Karena dari teman-teman di KPK tuh tinggal mengeluarkan dari freezer kemudian di taruh microwave 5-10 menit sudah bisa disantap. Jadi sudah siap saji,” ucapnya.
Tanggapan Ahok
Melalui pesan singkat, Komisaris Utama PT Pertamina itu melemparkan sejumlah tautan pemberitaan yang menyebut sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi sudah selesai disidangkan.
“Terima kasih atas infonya. Monggo (mengirimkan tautan pemberitaan terkait kasus-kasus yang dilaporkan PNPK). Sudah pernah diperiksa semua,” kata Ahok melalui pesan singkat pada Kamis malam dikutip dari Kompas.
Ahok menilai, KPK pada era kepemimpinan Ketua Agus Raharjo bahkan menyebut tidak ada perbuatan melawan hukum terkait pembelian lahan di RS Sumber Waras. Kasus ini mengemuka pada 2016.
Selain itu, Ahok juga berpandangan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menolak permohonan praperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus dugaan korupsi lahan Cengkareng, Jakarta Barat.
