Selain harus sangat berhati-hati saat melintas, hal ini tentu juga akan mengakibatkan kemacetan
SWARAID, BANYUASIN: Kondisi jalan lintas Palembang-Jambi semakin hari semakin mengkhawatirkan, pasalnya kondisi badan jalan yang setiap harinya dilalui oleh semua jenis kendaraan, baik kendaraan kecil maupun kendaraan besar ini nampak bergelombang dan berlubang.
Dari pantauan tim di lapangan, terdapat beberapa titik yang kondisi jalannya terlihat jelas mengalami perubahan bentuk dari kawasan Km 14 hingga Km 18. Di sepanjang badan jalan sangat jelas permukaan aspal yang awalnya rata kini sudah bergelombang.
Ade (30) yang merupakan salah seorang warga Km 18 Kelurahan Sukamoro mengatakan sangat khawatir dengan kondisi jalan lintas Palembang-Jambi saat ini, khususnya yang berada di wilayah tempat tinggalnya.
Ia menjelaskan, sudah beberapa kali terjadi kecelakaan akibat jalan yang mengalami kerusakan ini.
“Kebanyakan motor Mas yang jatuh, ya karena jalannya bergelombang kayak gini Mas. Kalau kita mau nyalip itu pas ngelewatin jalan yang bergelombang itu, ban motor pasti goyang/gimbal, jadinya motor gak seimbang. Kalau mobil biasanya sih truk terbalik,” kata Ade, Selasa ( 26/7/22 ).
Sementara itu, Camat Talang Kelapa melalui Kasi Pemerintahan Umum, Ribut Haryadi mengungkapkan pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait kondisi jalan yang rusak, adapun bila kondisinya sudah dirasa berbahaya bagi masyarakat, pemerintah setempat tentunya akan menyampaikan laporan ke tingkatan yang lebih tinggi.
“Kalau kami tetap menyampaikan laporan, baik itu jalannya macet, bergelombang, bahkan berlubang, pasti kita laporkan pada pimpinan. Memang kalau kita lihat, jalan kita ini kan ramai dilalui kendaraan besar, nah pada saat macet beban kendaraan itu bertumpuk, dengan tonase yang tidak sesuai jadinya tanah yang dibawahnya itu turun, apalagi pas musim hujan,” ungkap Ribut.
“Untuk keselamatan masyarakat, tentunya kami juga berharap, (mengingat, red) ini kan jalan nasional, semoga pemerintah pusat segera melakukan perbaikan,” tambahnya.
Tidak hanya itu saja, dari penelusuran di lapangan terdapat pula bagian jalan yang telah mengalami keretakan hingga menjadi lobang yang cukup lebar. Seperti kondisi jalan yang terdapat di Desa Pangkalan Panji hingga menuju ke arah ibu kota Kabupaten Banyuasin, kondisi jalan sudah banyak yang berlubang dan rusak.
Kondisi tersebut tentu saja akan berdampak pula pada arus lalu lintas yang ada pada jalan raya Palembang-Jambi.
Bagi pengendara, selain harus sangat berhati-hati saat melintas, hal ini tentu juga akan mengakibatkan kemacetan sebagaimana disampaikan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin melalui Sekretaris Dishub Banyuasin, Indra Junaidi.
“Terutama untuk truk yang bermuatan berat pasti sangat terganggu, apa lagi pada titik yang rawan macet seperti Km 2 sampai ke Km 20. Kalau dari sini, itu biasanya mulai dari Musilandas,” ujar Indra.
Indra menambahkan, kendaraan yang memiliki kapasitas overload dan over dimensi tentu saja menjadi slah satu faktor yang mengakibatkan kondisi jalan menjadi bergelombang.
“Contoh seperti Jalan Sukamoro Km 18, itu sudah bergelombang. Itu akibat kendaran yang kapasitasnya ODOL (Oer Load/Over Dimensi )terjebak macet dalam waktu lama, akhirnya berdampak pada konstruksi jalan tersebut, dan tentu saja sangat membahayakan, khususnya pengendara roda dua” jelasnya.
Sebagai sarana komunikasi, Indra juga menjelaskan bahwa kabupaten Banyuasin telah membentuk Forum Lalu Lintas yang berisikan Satlantas Polres, Dinas PU, Kementerian, Pol PP, Jasa Marga dan seluruh Dinas terkait. Dimana bila ada laporan jalan rusak dan sebagainya, langsung diinformasikan ke forum tersebut.
Dari pada itu, Dinas PUPR Banyuasin melalui Kepala Bidang Perencanaan yang disampaikan oleh staff Bidang Perencanaan Dedi Handayanto menuturkan, pihaknya telah mengusulkan proposal perbaikan jalan lintas Palembang-Jambi pada dinas yang terkait.
Dirinya mengatakan Dinas PUPR Banyuasin tidak memiliki wewenang dalam mengambil kebijakan, mengingat jalan lintas Plembang-Jambi merupakan jalan nasional dan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.
“Awal tahun tadi sudah kami usulkan, dan kami tidak bisa mengambil kebijakan, karena bukan wilayah kami,” pungkasnya.
