SWARAID, PALEMBANG: Harga pupuk non subsidi dilaporkan meningkat tajam, situasi ini telah berlangsung sejak tahun 2021 lalu.
Kondisi ini jelas menjadi pukulan bagi petani. Bagaimana tidak, situasi ini memaksa petani untuk mengurangi penggunaan pupuk, disesuaikan dengan daya beli para petani.
Hal ini dibenarkan Ketua Serikat Tani Nelayan (STN) Sumatera Selatan, Rio Solehuddin.
“Berdasarkan kebutuhan pupuk untuk petani itu mencapai 22 sampai 26 juta ton yang kalau diuangkan sekitar 63 sampai 65 triliun untuk 5 tahun terakhir,” ujarnya saat dihubungi SWARAID, Jumat (14/1/22).
Tidak hanya itu, Rio juga mengatakan bahwa kemampuan dari anggaran pemerintah tersebut hanya mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 8,87 sampai 9,55 juta ton dengan anggaran Rp 25 triliun – Rp 32 triliun.
“Kalau pupuk non subsidi sangat jauh, seperti pupuk urea non subsidi sendiri sebelumnya di tahun 2020 seharga Rp. 4.500 perkilo sekarang menjadi Rp 6.000 perkilo, sehingga ini sangat mempengaruhi kondisi petani terutama petani yang menggunakan pupuk non subsidi,” jelas Rio.
Rio menambahkan, berdasarkan Data Rancangan Dasar Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), jumlah produksi pupuk di Indonesia tahun 2020 itu hanya mampu sebesar 12 juta ton dari kapitas 13,9 juta ton pertahun dan 8,9 juta ton dari 12 juta ton tersebut pupuk subsidi.
“Untuk harga pasaran pupuk non subsidi di Indonesia itu sendiri berkisar Rp. 7.200 sampai Rp 7.600 perkilo. Jadi sampai sekarang ini, urea masih mencapai Rp. 6000 dan itu masih dalam kategori pasaran dalam kurung waktu 5 tahun terakhir bahkan 10 tahun terakhir. Di Indonesia sendiri harga pupuk non subsidi itu kisarannya sekitar Rp 7.000 sampai Rp 7.600, berbeda dengan harga pupuk Cina, 3 sampai 5 kali lipat dengan harga di Indonesia,” tuturnya.
Lebih Lanjut, Rio menyatakan kenaikan harga pupuk non subsidi ini akan berdampak pada pendapatan bersih dari petani, karena ongkos produksi akan naik dan mengutungkan bagi mafia pupuk.
“Pastinya akan berdampak pada pendapatan petani, namun mengutungkan bagi mafia pupuk nonsubsidi karena akan semakin memperkuat kartel bisnis pupuk mereka.”
Kenaikan harga pupuk non subsidi pun akan mengalami kenaikan lagi jika negara tidak hadir.
“Negara seharusnya hadir dan memberikan harga eceran itu sendiri bahwa tidak lebih dari Rp 4.000,” tambahnya.
Salah satu petani Jlur 8 Saleh, Diana mengaku kecewa dengan kenaikan harga pupuk non subsidi yang melambung sangat tinggi.
“Kecewa ya karena kenaikannya begitu besar,” keluh Diana.
Ia juga mengatakan, kenaikan harga pupuk non subsidi ini membuat sejumlah petani mengalami kerugian karena hanya dapat membeli pupuk semampunya, tidak berdasar kebutuhan sebenarnya.
“Kalau harga pupuk normal masih bisa dapet (panen) 70-80 karung. Nah sekarang ini pas naik cuma dapat 50-60 saja karena pembelian pupuk yang kurang,” tuturnya.
Dijelaskan Diana, kondisi makin diperparah dengan harga jual padi yang hanya dibandrol Rp 4.500/kg.
