SWARAID, PALEMBANG : Sebanyak 140 pegawai termasuk supir dan kernet terancam menganggur akibat dirumahkan dan 40 orang terancam di PHK.
Pasalnya, moda transportasi umum bus rapid transit (BRT) Trans Musi Palembang sudah tak beroperasi di tahun 2022 akibat tak lagi mendapatkan subsidi dari Pemerintah Kota Palembang.
Semenjak 1 Janari 2022, Transmusi harus vakum sementara karena pada pagu APBD 2022 kota Palembang sudah tidak lagi menganggarkan subsidi bagi penumpang Transmusi Palembang.
Jumlah BRT Transmusi yang beroperasi di Kota Palembang saat ini ada 60 unit. Operasionalnya dikendalikan dua perusahaan. PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) bersama anak perusahaannya PT Trans Musi Palembang Jaya (TMPJ).
Masing-masing perusahaan mengelola 30 unit bus. Bedanya, PT SP2J mengelola bus yang operasionalnya disubsidi dari APBD Kota Palembang dan PT TMPJ mengelola Teman Bus yang operasionalnya disubsidi dari APBN.
Menanggapi itu Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan untuk saat ini yang tidak beroperasi hanya unit Trans Musi Palembang Jaya, sedangkan untuk unit Teman Bus masih tetap beroperasi karena masih mendapatkan subsidi dari APBN.
Penghentian pemberian subsidi dari Pemkot kepada TMPJ lantaran nilai besaran yang tak tanggung-tanggung harus di keluarkan Pemkot Palembang untuk pengelolaan BRT TMPJ, mencapai Rp 17M pada tahun lalu yang diberikan secara berkala tiap bulan.
Namun untuk tahun ini, Harnojoyo mengungkapkan pengelolaan operasional BRT TMPJ akan dialihkan menggunakan subsidi APBN dari Kementerian Perhubungan menyusul armada Teman Bus yang lebih dulu menerima subsidi.
“Ke depan ini akan ada rencana untuk menyatukan bahwa Trans Musi dengan Teman Bus. Sekarang proses administrasi mudah-mudahan nanti sehubungan dengan kehadiran Pak Menteri ini kan sudah kami sampaikan melalui perhubungan, dan pusat juga sudah setuju, nanti juga akan kita tambah outlet dan koridornya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Harnojoyo juga menjelaskan terkait dengan karyawan Transmusi yang saat ini terpaksa dirumahkan, akan diberdayakan kembali apabila rencana pengalihan tanggung jawab subsidi ini disetujui oleh Kementerian Perhubungan.
“Jadi harapan kita nanti ada empat koridor, sekarang dari Transmusi akan kita serahkan semua kepada kementerian. Sehingga pelayanan transportasi untuk masyarakat sementara ini kita setop dulu, untuk karyawan nanti kita tarik kembali tetap akan kita berdayakan,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait semakin sedikitnya pengguna jasa transportasi umum ini yang berimbas pada minimnya pendapatan yang diterima, ditanggapi Harnojoyo berencana akan mengintegrasikan dengan LRT Palembang.
“Terkait subsidi yang kita berikan itu kan sudah kewajiban, selama ini kalau tidak kita subsidi biaya yang harus ditanggung masyarakat itu Rp 12 ribu, jadi karena kita subsidi untuk masyarakat umum itu Rp 5 ribu, untuk anak sekolah itu Rp 3 ribu, jadi karena ini dalam bentuk pelayanan tentu kita tidak berharap akan PAD.”
