Bendahara negara tersebut membeberkan, mayoritas subsidi Solar, Pertalite, dan LPG 3 kg dinikmati oleh rumah tangga mampu
SWARAID, JAKARTA: Anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk subsidi energi tahun ini disebut mencapai Rp 502 triliun. Namun jika harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan, dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, angka tersebut tidak akan cukup hingga akhir tahun.
Dalam konferensi pers, Jumat (26/8/22), bendahara negara tersebut membeberkan, mayoritas subsidi Solar, Pertalite, dan LPG 3 kg dinikmati oleh rumah tangga mampu.
“Kami sudah menghitung sesuai permintaan Bapak Presiden untuk melihat kemampuan APBN. Jika tren kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan kurs, dan volume terus melampaui kuota, maka anggaran subsidi dan kompensasi harus ditambah lagi Rp 195,6 triliun,” ujar Sri Mulyani.
Diterangkannya, pemeritah telah menambah subsidi BBM dan LPG sebesar Rp 71,8 trilun untuk BBM dan LPG, serta Rp 3,1 triliun untuk listrik.
Dengan demikian dana subsidi meningkat menjadi Rp 208,9 triliun dan dana kompensasi BBM meningkat Rp 252 triliun.
Kenaikan subsidi energi tersebut, menurut Sri Mulyani, membuat pemerintah dapat menahan kenaikan harga Solar, Pertalite, dan LPG 3 kg.
Harga solar yang nilai keekonomiannya Rp 13.950 per liter saat ini dijual seharga Rp 5.150 per liter, sedangkan harga Pertalite yang memiliki harga keekonomian Rp 14.450 per liter dijual Rp 7.650 per liter.
Harga keekonomian LPG tabung melon yang saat ini mencapai Rp 18.500 per kg, bahkan hanya dijual Rp 4.250 per kg. Pemerintah memberikan subsidi untuk Solar mencapai Rp 8.800 per liter, Pertalite Rp 6.800 per liter, dan LPG 3 kg Rp 14.250 per kg.
Pemerintah bahkan memberikan subsidi pada harga Pertamax sebesar Rp 4.800 per kg karena harga keekonomian yang seharusnya mencapai Rp 17.300 per liter.
“Subsidi ratusan triliun yang kita berikan justru dinikmati oleh masyarakat kelompok mampu,” ujar Sri Mulyani.
Ia menyebut, hanya 11% subsidi Solar yang dinikmati oleh rumah tangga, sedangkan 89% dinikmati oleh dunia usaha.
Dari 11% subsidi solar yang dinikmati rumah tangga, 95% dinikmati oleh rumah tangga mampu dan hanya 5% yang dinikmati rumah tangga miskin yakni para petani dan nelayan.
Sementara pada subsidi Pertalite, menurut Sri Mulyani, 86% dinikmati oleh rumah tangga dan 14% dunia usaha.
Adapun dari total subsidi Pertalite yang dinimati rumah tangga, 80% dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 20% yang dinikmati rumah tangga miskin. Ia juga menyebutkan bahwa 68% subsidi LPG 3 kg dinikmati oleh rumah tangga mampu.
Sementara 98% konsumsi Pertamax dinikmati rumah tangga, di mana 86% di antaranya merupakan kelompok mampu.
Dikatakan Sri Mulyani lebih lanjut, anggaran jumbo tersebut dapat digunakan untuk membangun ratusan ribuan sekolah.
Lebih Baik Bangun Sekolah dan Rumah Sakit
Dikatakan Sri Mulyani lebih lanjut, anggaran jumbo tersebut dapat digunakan untuk membangun ratusan ribuan sekolah.
Sri Mulyani mencontohkan, jika biaya pembangunan satu sekolah dasar (SD) membutuhkan dana Rp 2,19 miliar, maka anggaran subsidi energi tahun ini bisa dipakai untuk membangun 227.886 sekolah. Anggaran tersebut juga dapat digunakan untuk membangun fasilitas publik lainnya.
“Kalau menteri kesehatan sekarang minta anggaran membangun rumah sakit sampai ke seluruh pelosok, anggaran Rp 502,4 triliun ini bisa bangun rumah sakit sebanyak 3.333 rumah sakit kelas menengah.”
Perkiraan itu dengan estimasi bahwa biaya untuk membangun satu rumah sakit kelas menengah perlu merogoh dana Rp 150 miliar. Anggaran sebesar itu juga dapat digunakan untuk membangun 41.666 puskesmas dengan estimasi biaya pembangunan satu puskesmas Rp 12 miliar.
Anggaran ini, menurut Sri Mulyani, juga dapat digunakan untuk membangun jalan tol di Sumatera. Ia memperkirakan Rp 502,4 triliun dapat 3.501 KM ruas tol baru dengan asumsi pembangunan 1 Km jalan tol membutuhkan anggaran Rp 142,8 miliar.
“Mungkin kita bisa menyelesaikan semua tol di Sumatera, bahkan lewat,” kata Sri Mulyani.
Bendahara negara itu menekankan, publik perlu menyadari besarnya anggaran yang digelontorkan untuk subsidi dan kompensasi energi tahun ini. Alokasi Rp 502,4 triliun itupun berisiko masih tidak cukup seiring kuota BBM bersubsidi yang juga segera habis.
Kuota BBM bersubsidi berisiko habis dalam beberapa bulan lagi. Dalam perhitungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), konsumsi pertalite tahun ini bisa mencapai 29,07 juta kilo liter, jauh di atas kuota 23,05 juta kilo liter.
Komentar