Posko ini tidak hanya menjadi tempat menyampaikan keluhan, tetapi juga simbol perlawanan terhadap sistem pendidikan yang menindas. Mahasiswa harus berani menyuarakan dan memperjuangkan hak-haknya,
Swara.id | Palembang – Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) Sumatera Selatan menggelar diskusi publik bertema “Lawan Liberalisasi dan Komersialisasi Pendidikan di Dalam Kampus”, di Aula Bina Praja, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kamis (22/5/2025).
Dalam kesempatan tersebut, LMND Sumsel juga meluncurkan Posko Pengaduan Mahasiswa sebagai wadah advokasi terhadap permasalahan pendidikan tinggi.
Ketua EW LMND Sumsel, Yoga Aldo Novensi, menyatakan bahwa posko tersebut akan menampung berbagai aduan mahasiswa, terutama terkait biaya pendidikan, diskriminasi, serta pelanggaran hak akademik.
“Posko ini tidak hanya menjadi tempat menyampaikan keluhan, tetapi juga simbol perlawanan terhadap sistem pendidikan yang menindas. Mahasiswa harus berani menyuarakan dan memperjuangkan hak-haknya,” ujarnya.
LMND Sumsel juga menyerukan partisipasi aktif mahasiswa dalam menyuarakan isu pendidikan serta menjadikan posko sebagai pusat konsolidasi gerakan nasional untuk pendidikan yang adil dan demokratis.
Dalam diskusi tersebut, LMND juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pendirian Sekolah Rakyat sebagai bentuk pendidikan alternatif. Yoga menekankan pentingnya Sekolah Rakyat untuk memutus rantai kemiskinan dan membuka akses pendidikan seluas-luasnya.
“Kita tidak ingin lagi melihat anak-anak putus sekolah hanya karena kendala biaya,” tambah Yoga.
Sementara itu, di tingkat nasional, Eksekutif Nasional LMND telah lebih dahulu membentuk Posko Pengaduan Nasional. Posko ini bertujuan untuk memperkuat gerakan pendidikan alternatif melalui Sekolah Rakyat di berbagai wilayah.
Koordinator Umum Posko Pengaduan Nasional, Julfikar Hasan, dalam pernyataan tertulisnya pada Senin (28/4), menyatakan bahwa posko tersebut merupakan langkah nyata LMND dalam memperluas akses pendidikan berbasis gerakan sosial.
“Liberalisasi dan komersialisasi pendidikan telah menempatkan banyak mahasiswa dalam tekanan ekonomi. Sekolah Rakyat menjadi solusi bagi mereka yang terpinggirkan oleh sistem,” ujarnya.
Ketua Umum LMND, Syamsudin Saman, juga menegaskan bahwa pendidikan harus kembali menjadi hak dasar rakyat, bukan komoditas pasar. Ia menyebut penguatan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari visi besar mewujudkan pendidikan nasional yang berdaulat dan berkeadilan.
“LMND akan terus mendorong penguatan Sekolah Rakyat dan industrialisasi nasional sebagai fondasi pembangunan ekonomi rakyat yang mandiri,” tegas Syamsudin.
Ia juga menyerukan pentingnya membangun gerakan rakyat yang sadar, aktif, dan terorganisir dalam menghadapi sistem pendidikan dan ekonomi yang liberal dan eksploitatif.
