oleh

KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Tersangka Kasus Suap

Oleh : | Editor : Noviani Dwi Putri
Dibaca :208 kali | Durasi baca : 1 Menit

SWARAID-JAKARTA, (16/02/2021): Bupati Muara Enim, Juarsah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Muara Enim tahun 2019.

Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Karyoto mengatakan penyidik memutuskan untuk langsung menahan Juarsah selama 20 hari pertama.

“Untuk kepentingan penyidikan, Tersangka dilakukan penahanan pertama selama 20 hari pertama selama 20 hari terhitung sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 6 Maret 2021 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK, Kavling C1,” kata Karyoto dalam jumpa pers di Kantornya (15/02/21)

Karyoto mengatakan, Juarsah harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari terlebih dahulu dalam rangka mencegah penularan virus Corona (Covid-19).

Karyoto menuturkan, kasus Juarsah yang juga sempat menjadi Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim 2018-2020, merupakan pengembangan dari kegiatan tangkap tangan pada 2 September 2018.

Sebelumnya KPK menetapkan lima orang Tersangka, yakni ; Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Ramlan Suryadi; Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Elfin MZ Muhtar; Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Aries HB; dan Robi Okta Fahlevi (swasta).

Baca Juga :  Korupsi Bantuan Covid-19, Kades di Musirawas Ini Terancam Hukuman Mati

Karyoto menyampaikan konstruksi kasus yang bermula saat Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim melaksanakan proyek pengadaan pekerjaan fisik berupa pembangunan jalan untuk Tahun Anggaran 2019.

Dalam proyek pengadaan tersebut, kata dia, Juarsah diduga turut menyepakati dan menerima sejumlah uang berupa Commitmen Fee” dengan nilai 5 persen dari total nilai proyek yang salah satunya diberikan oleh Robi. (CNN Indonesia)

“Salah satunya dari Robi Okta Fahlevi sebagai kontraktor proyek. Setidaknya, Juarsah selaku Wakil Bupati Muara Enim pada saat ini diduga menerima commitmen fee sekitar Rp 4 miliar secara bertahap melalui perantara Elfin.” Jelas Karyoto.

Sebagai informasi, pasal disangkakan terhadap Juarsah adalah Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Liputan 6)

 

 

Komentar

Berita Lainya