20 Agustus 2022 - 10:38 WIB | Dibaca : 792 kali

Kepercayaan Publik Terhadap Institusi Polri Turun, Kapolri Beri Arahan

Laporan : Tim Swara
Editor : Noviani Dwi Putri

Kapolri menginstruksikan jajarannya untuk meraih kembali kepercayaan publik terhadap Polri, dengan cara menghindari berbagai pelanggaran yang dapat mencoreng citra institusi

SWARAID, JAKARTA: Dalam arahannya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut kepercayaan publik terhadap institusi Polri menurun pasca peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).

Dikatakan, sebelum ada kasus penembakan Brigadir J, sekitar bulan Desember hingga medio Juli, beberapa lembaga survei merilis meningkatnya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri.

Faktor meningkatnya kepercayaan publik itu, kata Sigit, yakni adanya rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara 2022 diisi dengan berbagai macam kegiatan positif yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Namun, setelah adanya peristiwa penembakan Brigadir J, tren positif kepercayaan publik terhadap Polri mengalami penurunan.

Untuk itu, Kapolri menginstruksikan jajarannya untuk meraih kembali kepercayaan publik terhadap Polri, dengan cara menghindari berbagai pelanggaran yang dapat mencoreng citra institusi.

Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Polri ini mengawali pengarahannya melalui video conference kepada seluruh jajaran mulai dari tingkat Mabes Polri hingga polda jajaran seluruh Indonesia, Kamis (19/8/22).

“Ini terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dan ini menjadi pertaruhan bersama. Oleh karena itu, hal ini yang tentunya menjadi catatan penting dan saya minta untuk betul-betul bisa ditindaklanjuti,” kata Sigit.

Tapi di sisi lain, kepercayaan publik kepada Polri kembali meningkat setelah adanya komitmen pengusutan perkara kasus Brigadir J tersebut secara tuntas.

Mulai dari pembentukan tim khusus, penonaktifan beberapa anggota dari jabatan sebelumnya, mengusut dugaan pelanggaran kode etik, hingga menetapkan tersangka pada kasus itu.

“Saya harapkan timsus untuk bisa bekerja maksimal sehingga nanti kita bisa tentukan berapa orang yang masuk kelompok pidana utama tekait dengan pembunuhan, mana yang obstrack, mana yang melanggar kode etik.” sambung Sigit.

Lebih lanjut, Kapolri menyebut akan melibatkan berbagai unsur dalam penyelesaian kasus ini.

“Kita libatkan juga kelompok eksternal, masyarakat juga ikut mengawasi, teman-teman di Kompolnas untuk mengawasi, termasuk juga rekan mitra kita yang ada di DPR yang juga ikut mengawasi. Dan ini semua menjadi pertaruhan bagi kita.”

Kapolri meminta agar semua bentuk keluhan masyarakat dapat ditindaklanjuti. Ia mengancam untuk tidak ada jajarannya yang main-main, karena ia tidak segan-segan untuk mencopot siapapun yang terlibat.

“Yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi kalau masih ada yang kedapatan, jabatannya saya copot. Saya nggak perduli apakah itu kapolres, apakah itu direktur, apakah itu kapolda, saya copot.”

Kapolri juga menegaskan akan mencopot jabatan jika ada jajarannya yang terlibat kasus narkoba, baik sebagai pengguna, pengedar, ataupun pengatur peredaran narkoba. Demikian juga dengan ilegal mining terutama di wilayah hutan lindung, penyalahgunaan BBM, LPG, dan pungli.

“Ini menjadi pertaruhan kita, tinggal rekan-rekan mau pilih yang mana. Yang nggak sanggup angkat tangan. Kalau sanggup kerjakan. Propam saya minta turun dan awasi!” Tegas Sigit.