Tidak mungkin masyarakat datang ke kantor dinas, sementara mereka harus kerja untuk menafkahi keluarga
SWARAID, BANYUASIN: Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Banyuasin digeruduk puluhan massa DPC Gerakan Cinta Rakyat (Gencar) Banyuasin.
Kebijakan kepala dinas yang melarang kepala desa hingga Ketua RT untuk mengurus administrasi kependudukan warga, dianggap menyusahkan masyarakat.
Ketua Gencar Banyuasin, Julfikar Ali Buto mengungkapkan aksi demo yang dilakukan GENCAR Banyuasin di depan Kantor Disdukpcapil Banyuasin untuk menyampaikan ketidakpuasan masyarakat Banyuasin atas kebijakan yang telah dibuat oleh Kadis Dukcapil Banyuasin, dan menuntut Bupati Banyuasin untuk mencopot jabatan Saukani sebagai Kepala Dinas Dukcapil.
“Kepala Dinas, Bapak Saukani kami nilai sama sekali tidak manusiawi, kebijakan tersebut sangat menyengsarakan masyarakat. Baik yang membuat KTP, KIA dan lainnya,” kata Ali, dalam orasinya, Rabu (26/10/22 ).
Dikatakannya, kultur geografis dan mata pencarian masyarakat sebagai buruh di sejumlah kecamatan disebut pihak Gencar tidak sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh Kepala Dinas Disdukcapil.
“Tidak mungkin masyarakat datang ke kantor dinas, sementara mereka harus kerja untuk menafkahi keluarga,” ujarnya.
Sementara Tokoh Pergerakan, Nachung Tajuddin yang turut dalam barisan aksi menyayangkan aturan Kadis Dukcapil yang dinilai tidak pro rakyat sebagaimana jargon dari Bupati Banyuasin sendiri.
“Nyatanya mengurus KTP saja berhari-hari, mereka tidak mungkin hadir ke kantor dinas maka meminta diurus oleh RT dan kades, tapi malah kades dan RT ditolak mengurus KTP dan lainnya. Kalau seperti ini, hapus saja RT dan Kades,” kata Nachung.
Terpisah, Sekretaris Dinas Dukcapil Banyuasin, Sultan Arasyid menyebutkan jika pihaknya sudah maksimal melakukan pelayanan kepada masyarakat. Disdukcapil Banyuasin bahkan telah melakukan program ketuk pintu ke rumah masyarakat, membantu masyarakat yang kesulitan membuat administrasi kependudukan.
“Pihak Disdukcapil Banyuasin juga akan menerapkan kelonggaran bagi masyarakat atas nama kemanusiaan. Kami siap melayani tanpa perlu rekomendasi dari kepala dinas,” pungkas Sultan.
