3 Mei 2021 - 22:41 WIB | Dibaca : 740 kali

Bergabung ke Dalam Parpol ; STN Majukan Perjuangan Petani Indonesia

Laporan : Diaz
Editor : Noviani Dwi Putri

SWARAID – PALEMBANG, (04/05/21) : Sektor Pertanian di Indonesia hingga kini hanya menjadi ruang untuk rakyat kecil. Kurang lebih 100 juta jiwa atau hampir separuh dari jumlah rakyat Indonesia saat ini bekerja di sektor Pertanian. Ketika sejumlah sektor perekonomian mengalami kontraksi atau penurunan pertumbuhan di masa pandemi, namun pada sektor pertanian berbanding terbalik dengan mampu tumbuh di tengah pandemi covid-19.

Badan Pusat Statistik (BPS) membukukan sepanjang April hingga Juni 2020, kinerja sektor pertanian tumbuh 2,19% secara tahunan year over year (yoy). Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 15.46% menjadi sektor terbesar kedua. Dengan mengacu pada outlook ekonomi pertanian 2021, sektor pertanian diproyeksikan tumbuh 3.30% hingga 4,27%.

Desember 2020 lalu nilai tukar usaha pertanian nasional (NTUP) tercatat naik 0.70% menjadi 104,00%. Akan tetapi NTUP subsektor tanaman pangan turun 0,19% dari sebelumnya 101,34% menjadi 101,14%. Kehidupan para petani utamanya pada komoditi tanaman pangan, seperti padi, memang bisa dikatakan masih jauh dari berkecukupan, dan bahkan masih banyak petani yang menggarap sawah di berbagai daerah, merupakan buruh tani yang berpenghasilan rendah. Pada kondisi rill para petani di Indonesia merupakan petani dengan skala kecil dan memiliki nilai ekonomis sangat rendah.

Baca Juga :  Pemprov-Pemkot Palembang Kembali Gelar Parade Kapal Hias di Sungai Musi

Dengan harga pupuk yang begitu tinggi, serta harga jual hasil produk pertanian yang tidak menentu, bahkan secara jangka panjang sektor pertanian akan menjadi sektor yang tidak menjanjikan. Yang pada akhirnya tidak menjadi minat utama bagi kaum muda.

Terlepas tidak menjadi minat kaum muda, persoalan terbesar pada sektor pertanian Indonesia, diantara permasalahan yang ada dan terjadi setiap tahunnya yaitu stabilitas harga, baik hasil pertanian maupun produk yang dipergunakan untuk proses produksi. Hadirnya pemerintah tetap dibutuhkan secara mutlak, dukungan dalam bentuk jaminan kepastian serapan hasil pertanian, menghindarkan para petani dari para dominasi tengkulak, serta membenahi rantai distribusi guna memunculkan persaingan sehat.

Dengan masih lemahnya posisi tawar kaum tani di Indonesia di tengah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan negara justru berbalik terhadap dukungan kesejahteraan dan kemakmuran petani, sebagaimana contoh pada kebijakan impor beras yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia disaat petani sedang mengalami masa panen raya, tentu kebijakan tersebut telah membuat harga gabah kering panen terjun bebas secara drastis.

Baca Juga :  Peringati Hari Tani Nasional di Kantor DPRD Sumsel, 75 Anggota Dewan Menghilang

Lahirnya kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat lebih khusus petani, dan lebih kepada kondisi perpolitikan Indonesia yang saat ini tengah dikuasai oleh segelintir atau sekelompok kecil pengusaha bermodal besar (kaum oligarki) yang bekerjasama dengan politisi (partai politik) “rente” untuk terus bertindak dan berbuat demi kepentingan mereka.

Pimpinan Wilayah Serikat Tani Nelayan (STN) Sumatera Selatan yang telah melakukan restrukturisasi melalui konferensi wilayah untuk periode kepemimpinan 2021-2026, sebagaimana keputusan kongres Serikat Tani Nelayan (STN) yang ke 8 pada 28 Februari 2021. Memutuskan bergabungnya STN ke dalam partai politik alternatif bernama Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA). Hal ini dilakukan untuk dapat memajukan perjuangan petani Indonesia secara politik, dengan mendorong para petani Indonesia masuk kedalam lembaga legislatif agar dapat nantinya menghasilkan keputusan/kebijakan yang berpihak kepada kaum tani sendiri.

“Kami Serikat Tani Nelayan Sumsel, akan mendorong peranan BUMN seperti Bulog untuk dapat maksimal dalam membangun kedaulatan pangan sehingga bisa memungkinkan untuk menghilangkan wacana impor pangan.” Kata Rio Solehudin, KPW STN Sumsel usai melaksanakan diskusi publik Senin sore (03/05/21).

Baca Juga :  Tingkatkan Produktivitas Pertanian, Sumsel Sulap Sawah Lebak Jadi Sawah Irigasi Teknis

Rio Solehudin juga menuturkan akan membentuk struktur pimpinan Kabupaten/Kota di 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan kemudian mengintegrasikan-nya kedalam kerja-kerja pemenangan politik elektoral (PEMILU) melalui Partai Rakyat Adil Makmur.

“STN Sumsel juga akan bekerja sama dengan Pemprov Sumsel melalui dinas terkait seperti Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura untuk secara detail teknis di lapangan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran kaum tani.” Lanjutnya.

Sudah menjadi rahasia umum budaya politik berbiaya tinggi dan kesempatan yang hanya dimiliki oleh segelitir orang konglomerat di negara ini, sudah waktunya dirubah. Karena kemerdekaan yang direbut oleh para pejuang kita dari tangan penjajah hanya mempunyai satu cita-cita yaitu kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak ada ketentuan bahwa kemakmuran dan keadilan tersebut hanya untuk sekelompok orang saja.

“Semua struktur STN yang ada di setiap kabupaten kota juga akan berkerja dan berpihak secara serius kepada kaum tani dengan mengawal setiap program Pemda ataupun Pemkot agar lebih terbuka dan mudah diakses guna kepentingan kaum tani.” Tutup KPW STN Sumsel Rio Solehudin.

Komentar