SWARAID, PALEMBANG: Dua tahun setengah jelang pesta demokrasi, mulai banyak bakal calon yang menebar pesona menarik simpati warga Palembang.
Oleh sebab itu, Badan Pengawas Pemilu (Bapilu) Kota Palembang sudah mulai memonitoring kampanye digital jelang Pemilukada 2024.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Palembang M Taufik usai pertemuan bersama Walikota Palembang, Harnojoyo, Kamis pagi (17/02).
“Saat ini fokus kegiatan Bawaslu adalah pertama dengan berkoordinasi bersama Pemkot Palembang, Polrestabes Palembang, Kodim Palembang, serta stakeholder lainnya,” ungkapnya.
Sementara terkait pengawasan, kampanye digital yang kerap kali diwarnai dengan upaya-upaya kampaye hitam, Bawaslu RI telah membuat sistem manajemen konflik dimana tim Bawaslu Palembang akan melakukan patroli cyber .
“Akhir-akhir ini yang mulai kita garap untuk Pemilu 2024 dengan melakukan patroli cyber untuk mengantisipasi berita hoax,” ungkap Dadang Apriantio, Koordinator Bidang Divisi Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Palembang.
Lebih lanjut terkait temuan-temuan berita hoax yang berisi kepentingan kampanye, diterangkan Dadang kebijakan untuk menarik postingan tersebut berada di Bawaslu RI.
Pasalnya, Bawaslu Kota hanya akan melakukan patroli, ketika ditemukan akan diajukan ke Bawaslu Provinsi dan selanjutnya baru akan dieksekusi oleh Bawaslu RI.
“Kalau di 2019 dulu, kita sifatnya hanya rekomendasi namun belum dipastikan untuk 2024 tetap seperti itu atau kita bisa langsung bisa ke Bawaslu RI mekanisme inilah yang tengah diatur,” terangnya.
Pasalnya, di 2019 lalu potensi kampanye hitam pada dunia digital sangat banyak terjadi bahkan diungkap tak hanya dilakukan peserta pemilu namun juga terdapat keterlibatan oknum aparatur sipil negara.
“Hampir 10 persen, baik yang dilakukan tim sukses kampanye, peserta pemilu itu sendiri, bahkan ASN.”
Menurutnya, persiapan strategi manajemen konflik sudah dijalankan dari bulan ini hingga bulan April mendatang, pasalnya dari bulan enam mendatang Bawaslu Palembang telah membuka ruang bagi para kandidat melakukan kampanye secara gamblang.
“Kalau masalah potensi (penyebaran hoax) kelihatannya cukup besar, pasalnya durasi kampanye terbuka hanya ada 160 hari,”terangnya.
